oleh

Aksi Benny Wenda yang Pernah Dikecam TPNPB-OPM

Jazirah Indonesia  – Aksi Benny Wenda tentang pembentukan pemerintahan sementara  Papua barat, sebelumnya pernah dilakukan pada Desember 2020 lalu. Kembali hal serupa dilakukannya Sabtu (1/5/2021)

Saat itu, pengumuman soal pemerintahan sementara Papua Barat disampaikan Benny Wenda dengan memanfaatkan momen 1 Desember, yang diklaim Organisasi Papua Merdeka (OPM), sebagai hari kemerdekaan Papua Barat.

banner 1200x500

“Today, we announce the formation of our Provisional Government of #WestPapua. From today, December 1, 2020, we begin implementing our own constitution and reclaiming our sovereign land,” tulis Benny Wenda di akun Twitter-nya Rabu (02/12/2020).

Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) ini kembali melakukan aksi serupa bertepatan dengan hari buruh melalui pernyataan tertulis, mengumumkan pembentukan 12 departemen yang akan bekerja di bawah kabinet baru.

Klaim Benny Wenda ini pernah mendapat kecaman dari Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPBNPB – OPM).

Diberitakan suara,com, Kepala Staf Umum Komnas TPBNPB – OPM Mayjen Terryanus Satto waktu itu mengatakan, deklarasi pemerintahan sementara dan penunjukan Benny Wenda sebagai presiden sementara adalah kegagalan kelompok itu sendiri.

 “Klaim Benny Wenda sebagai presiden sementara Negara Republik Papua Barat adalah kegagalan ULMWP dan Benny Wenda itu sendiri. Kami tidak mengakui klaim itu,” kata Terryanus Satto pada 2 Novemebr 2020 lalu.

Terryanus menjelaskan, TPNPB – OPM tidak mengakui klaim Benny Wenda karena deklarasi tersebut diumumkan di negara asing, yakni Inggris.

Deklarasi Benny Wenda kata Terryanus tidak mempunyai legitimasi mayoritas bangsa Papua, dan juga dilakukan di luar wilayah hukum revolusi nasional pembebasan Papua Barat.

“Kami juga tidak mengakui klaim Benny Wenda sebagai presiden sementara. Sebab, Benny Wenda adalah warga negara Inggris. Menurut hukum international, warga negara asing tidak bisa menjadi presiden Republik Papua Barat,” kata dia.

Begitu pula Benny Wenda yang mengklaim diri sebagai presiden sementara Republik West Papua tapi berkantor di Inggris, “Tidak bisa diterima akal sehat.”, katanya dikutip suara.com.

Senada disampaikan Juru Bicara TPNPB – OPM Sebby Sambom,  bahwa klaim Benny Wenda tidak akan menguntungkan keinginan rakyat bangsa Papua untuk merdeka penuh dari penjajahan kolonial Indonesia.

“Klaim Benny Wenda jelas merusak persatuan dalam perjuangan bangsa Papua. Markas Pusat Komnas TPNPB – OPM mengumumkan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda,” kata Sebby.

Sepak terjang Benny lanjut Sebby, selama ini justru menunjukkan Ketua ULMWP tersebut bekerja untuk kepentingan kapitalis atau pemodal asing Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Australia, ketimbang rakyat Papua.

“Benny Wenda kerja kepentingan kapitalis asing Uni Eropa, America dan Australia, dan hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi kemerdekaan bangsa Papua,” tegasnya.

yang mendeklarasikan diri sebagai Presiden sementara Papua Barat, mengumumkan pembentukan kabinet, Sabtu (1/5/2021).

Kembali Benny memanfaatkan 1 Mei, untuk mendeklarasikan diri sebagai Presiden sementara Papua Barat dengan pembentukan 12 departemen yang akan bekerja di bawah kabinet baru.

Nama-nama menteri yang menjabat dalam kabinetnya masih dirahasiakan atas alasan politik serta keamanan.

Diberitakan suara.com, 12 departemen yang dibentuk tersebut:

  1. Departemen Luar Negeri
  2. Departemen Lingkungan dan Kebijakan Hijau Negara
  3. Departemen Dalam Negeri
  4. Departemen Hak Semua Makhluk dan Keadilan
  5. Departemen Urusan Politik
  6. Departemen Urusan Indonesia
  7. Departemen Urusan Melanesia
  8. Departemen Urusan Wanita
  9. Departemen Sosial dan Budaya
  10. Departemen Kepolisian
  11. Departemen Pertahanan
  12. Departemen Keuangan

Departemen Luar Negeri Papua Barat disebutkan akan memimpin jaringan ULMWP dengan misi diplomatik di seluruh dunia, termasuk Uni Eropa, Inggris, AS dan Pasifik.

Penulis : Nazirul
Editor : Nazirul

Komentar