oleh

Fraksi DPRD Tikep Soalkan Besaran SILPA & Temuan BPK

Jazirah Indonesia – Sejumlah point menjadi sorotan Fraksi DPRD Kota Tidore Kepulauan (Tikep) terkait realisasi dan penggunaan anggaran 2020 oleh pemerintah eksekutif Kota Tikep.

Besaran SILPA dan temuan BPK-RI Perwakilan Malut tahun anggaran 2020 sepertinya menjadi sorotan khusus beberapa fraksi DPRD Kota Tikep terhadap LPP APBD tahun 2020 yang disampaikan walikota sebelumnya.

banner 1200x500

Hal itu disampikan fraksi DPRD melalui Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan III Tahun 2021 DPRD Kota Tikep tentang pendangan fraksi DPRD atas LPP APBD tahun 2020 oleh Walikota Tikep, Jumat (18/06/2020).

Fraksi NasDem menilai SILPA tahun 2020 sebesar sebesar Rp 114.645.990.559 disampaikan eksekutif, terlalu tinggi dengan dalih di tahun 2020 itu, terjadi pandemic covid-19, mengakibatkan refocusing anggaran disemua SKPD.

Sama halnya dengan fraksi PKB, menilai besaran SILPA tersebut, maka terdapat kendala pada proses penyerapan anggaran.

Dirincikan fraksi PKB, Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 820.373.123.981 atau 92,72 persen dari jumlah belanja yang dianggarkan.

“Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tercatat sebesar Rp 114.645.990.559, maka Fraksi kami menilai ada kendala pada proses peyerapan anggaran” sebut fraksi PKB dalam naskah pandangan fraksinya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Pemkot Tikep untuk menjelaskan secara terperinci pada pembahasan Raperda LPP APBD 2020 nanti.

Sedangkan APBD tahun anggran 2020 diuraikan fraksi Nasdem, telah terjadi beberapa kali Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyebaran APBD tahun anggaran 2020.

Maka, dalam pembahasan LPP-APBD tahun anggaran 2020, ditekankan fraksi Nasdem harus menjadi fokus.

Dalam naskah padangan fraksi Nasdem juga menyampaikan, sampai saat ini penyajian data terkait dengan penggunaan dana covid-19 belum disampaikan secara menyeluruh ke DPRD.

Olehnya, pembahasan bersama terkait LPP-APBD tahun anggaran 2020 ditegaskan fraksinya kepada pihak eksekutif, data tersebut harus disampaikan.

Berkaitan dengan Dana Insentif Daerah (DID) 2021 juga mendapat sorotan khusus Fraksi Nasdem.

Dimana fraksi ini menyatakan konsisten dengan yang termuat dalam pandangan akhir fraksi NasDem tentang PERDA APBD tahun anggaran 2021 pada tanggal 30 November tahun 2020.

Fraksi Nasdem menegaskan ke pihak Pemda Kota Tikep agar harus menyiapkan seluruh data terkait Covid-19 guna tidak membuang waktu-waktu dalam pembahsan nanti.

Selain soal SILPA, fraksi PKB juga menyoalkan temuan BPK-RI. Dimana dimintanya agar Pemkot Tikep membuka secara detail apa saja catatan-catatan atau temuan BPK Perwakilan Malut pada Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2020.

“Bagi kami amat sangat penting karena informasi yang kami peroleh bahwa Dana Covid-19 dan Dana Insentif Daerah (DID) belum selesai diaudit”, sebut fraksi PKB.

Reporter. : H. Kamarudin
Editor : Nazirul

Komentar