oleh

Walikota Tikep Jawab Point Krusial Sorotan Fraksi DPRD

Jazirah Indonesia – Walikota Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Ali Ibrahim menjawab pandangan umum fraksi DPRD Kota Tikep, Senin (21/6/2021) di Gedung DPRD Kota Tidore.

Beberapa point krusial dijawab Walikota Ali dari yang disoalkan fraksi-fraksi DPRD Kota Tikep terhadap realisasi dan penggunaan anggaran tahun 2020.

banner 1200x500

Jawaban Walikota atas pandangan Fraksi-fraksi DPRD tersebut melalui Rapat Paripurna ke 7 masa persidangan III tentang Jawaban Walikota atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD atas Ranperda Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD 2020.

Terkait realisasi dan penanganan Covid-19 yang disoalkan Fraksi Demokrat Sejahtera, PAN, PKB dan Fraksi Nasdem, dijelaskan Walikota Ali bahwa, Pemda melalui inspektorat telah melakukan pemeriksaan awal sebanyak 4 tahap.

Pemeriksaan awal secara keseluruhan (terperinci) penggunaan dana Covid-19 dikatakannya, telah dilakukan BPK RI pada saat pemeriksaan LKPD Tahun anggaran 2020.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sesuai dengan pandangan umum Fraksi PDIP dan Fraksi PKB, dijawab Walikota Ali bahwa, realisasi Silpa sebesar Rp 114.645.990.559,00.

Namun itu, soal penilaian Fraksi Nasdem yang menyebutkan jumlah Silpa tersebut terlalu tinggi, sesuai rilis ini, tidak menjelaskan alasan jumlah Silpa tersebut.

Sedangkan, sorotan Fraksi PKB terkait temuan audit LKPD BPK RI Perwakilan Malut, Ali Ibrahim menjelaskan, laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2020 telah diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Malut kepada pimpinan DPRD dan Pemerintah Daerah.

Fraksi Demokrat dan Fraksi PAN yang menyoroti tingkat kemiskinan dan angka pengangguran yang terus meningkat di Kota Tidore, dijelaskan Ali, pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Tikep melalui bantuan sosial telah melakukan penanganan untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Bantuan itu kata Ali, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 2862 Keluarga penerima manfaat (KPM) dan Bantuan Non Tunai sebanyak 5135 KPM.

Namun saja lanjutnya, Pandemi Covid-19 yang puncaknya sekitar bulan Juni dan Juli Tahun 2020 telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang cenderung negatif sehingga mempengaruhi peningkatan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran terbuka.

“Ini menjadi perhatian serius bagi kami dalam penyusunan RKPD Tahubn 2022 dengan menetapkan salah satu prioritas pembangunan Tahun 2022 adalah pembangunan Ekonomi.” Kata Ali melalui rilis humas Kota Tikep Senin, (21/06/2021).

Reporter. : H. Kamarudin
Editor : Nazirul

Komentar