oleh

Wali Kota Tidore Akui Sulit Kendalikan Harga Ikan

Jazirah Indonesia – Wali Kota Tidore Kepulauan, Ali Ibrahim, mengakui soal ketidakstabilan harga ikan di daerahnya. Terutama yang didagangkan di Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Goto, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara.

Pada pekan sebelumnya, tiga ekor ikan jenis sorihi (malalugis) sempat dijual Rp10 ribu hingga Rp25 ribu perekor. Sedangkan cakalang ukuran kecil dibanderol Rp35 ribu hingga Rp50 ribu perekor.

Baca Juga: Sulitnya Kendalikan Harga Ikan di PPI Goto, Tidore

Menurut Ali, sejak diterapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di kabupaten/kota nyaris tak ada.

“Kami hanya diberi kewenangan mengurus kapal berukuran 3 GT (Gross Tonage) saja,” kata Ali kepada Jazirah.id, Rabu (1/9/2021).

Dia berpendapat, DKP maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) sebenarnya bisa saja mengintervensi harga di pasaran.

“Tapi payung hukum kita tidak kuat. Ibarat bukan gigi 4 lagi, sisa 2 gigi saja ini,” kata Ali yang juga Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Maluku Utara ini.

Terkait kapal di atas 30 GT seperti Inka Mina yang memilih menurunkan ikan di Kota Ternate, menurut Ali, itu lantaran hampir semua fasilitas di PPI Goto rusak.

“Tapi sebelum penyerahan itu tidak rusak. Memang ini menjadi salah satu penyebab. Kalau hal-hal yang lain saya kurang tahu,” akunya.

Selain itu, di Tidore nelayan sulit memperoleh bahan bakar minyak. Termasuk ketersediaan es balok hingga air bersih yang tergolong minim.

“Makanya, nelayan kita lebih cenderung ke Ternate. Karena fasilitasnya lengkap. Jadi setelah penyerahan ke provinsi, kami seperti mati suri,” tuturnya.

Padahal, dalam catatan DKP Tidore, hampir 30% – 40% nelayan hingga pemilik kapal tangkap di Malut, adalah warga Tidore.

Rinciannya, dari yang tercover berdasarkan kartu nelayan, jumlahnya sebanyak 2.200 orang.

Jumlah ini didukung kapal bantuan Inka Mina berkapasitas di atas 30 ton dari pemerintah pusat sebanyak 18 unit.

Tak hanya itu, Pemkot Tidore sendiri juga telah menyalurkan bantuan kapal di bawah 3 GT sebanyak 260 unit.

“Jadi tanggung jawab kita di mana, udah enggak tahu lagilah. Ini yang kita bingung sekarang,” ucapnya.

Sementara itu, informasi terkait beban tarif listrik pada penggunaan cold storage yang dinilai cukup mahal oleh pengusaha pun sudah sampai ke telinga Ali.

“Saya sudah banyak mendengar aduan-aduan seperti itu, tapi saya tidak bisa berbuat,” katanya.

Bagi dia, Gubernur Abdul Gani Kasuba harus berani membicarakan persoalan ini ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Regulasinya harus ditinjau lagi,” katanya.

Ia pun berencana menemui Kepala DKP Provinsi Malut, Abdullah Assegaf, untuk membahas persoalan ini.

“Sebagai Ketua DPD HNSI, saya akan membicarakan ini. Mulai dari keluhan masyarakat, hambatan di lapangan,” katanya.

Ditanya apakah bisa menerapkan sistem lelang, kata dia, justru itu lebih bagus.

“Tapi apakah tenaga mereka (DKP provinsi) terjangkau. Dari 9 kabupaten/kota minus Ternate, mereka mampu tidak ? Itu problemnya,” pungkasnya.

Penulis : Nurkholis Lamaau

Editor    : Dedy Zunaidi

banner 1200x500

Komentar