Jazirah Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, sebelumnya memandang adanya mafia pelabuhan dapat menghambat kegiatan ekonomi dan ketidakefisienan layanan logistik nasional.
Olehnya, Dia berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian segera bertindak untuk mengusut hal-hal tersebut.
Soal birokrasi di pelabuhan disorotinya, masih harus dibenahi supaya tidak ada lagi mafia-mafia yang menghambat kegiatan ekonomi di pelabuhan.
“Saya mohon KPK dengan kejaksaan, polisi, ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk memonitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan,” ujar Luhut saat menghadiri webinar Stranas PK ‘Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan,” Kamis (11/11/2021).
Pengawasan pada setiap pelabuhan itu kata Luhut sangat diperlukan agar tercipta ekosistem birokrasi pelabuhan yang sehat.
Respon atas permintaan Menko Marves, Polri melalui Bareskrim menyatakan siap menindaklanjutinya dengan memproses hukum para mafia pelabuhan.
“Sedang kita susun Jukrah ke ajaran dengan penekanan kembali Bapak Menko Marves,” kata Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto saat dihubungi, Jumat (12/11/2021).
Agus menegaskan, pihaknya melakukan pengawasan atas praktik kecurangan yang terjadi Pelabuhan.
“Kegiatan pengawasan praktek kecurangan yang berdampak ekonomi biaya tinggi di Pelabuhan juga dilakukan. Lebih kepada adanya laporan dulu dari pelaku usaha yang mengalami,”ujarnya.
Permintaan Menko maves ini juga didukung Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), guna mengefisiensikan biaya logistik dan mendongkrak perekonomian nasional.
Ketua Umum DPP ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan pernyataan yang disampaikan Menko Luhut tersebut sebagai komitmen dan sikap tegas pemerintah. Sekaligus harus menjadi warning serius terhadap semua stakeholders di pelabuhan.
“Kami sangat mendukung upaya Pemerintah RI untuk itu [pemberantasan mafia pelabuhan],”ujarnya kepada pers pada Kamis (11/11/2021).
Penulis : Nazirul – Editor : Nazirul
Komentar