oleh

Krisis Afghanistan, Jepang Putuskan Bantu 100 Juta Dolar AS

Jazirah Indonesia – Pemerintah Jepang memutuskan memberikan bantuan total 109 juta dolar AS ke Afghanistan dan negara-negara tetangganya untuk mengatasi krisis di Negara tersebut.

“Pada 20 Desember, Pemerintah Jepang memutuskan memberikan kontribusi total sekitar 109 juta dolar AS dari anggaran tambahan tahun fiskal 2021 ke Afghanistan dan negara-negara tetangganya untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Afghanistan,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Jepang, Selasa (21/12), dikutip laman Asian News International.

banner 1200x500

Jumlah dana tersebut, sebanyak 100 juta dolar AS di antaranya akan langsung disumbangkan ke Afghanistan.

Sedangkan sisanya akan disalurkan ke Iran (4,01 juta dolar), Pakistan (3,72 juta dolar), Tajikistan (990 ribu dolar AS), dan Uzbekistan (430 ribu dolar).

Disebutkan bahwa, dialokasikan dana akan melalui lewat 16 organisasi internasional, termasuk badan-badan PBB, Komite Internasional Palang Merah, Organisasi Kesehatan Dunia, Organisasi Internasional untuk Migrasi, dan lainnya.

Keinginan Jepang memperuntukan dialokasikan dana itu untuk bidang kesehatan, nutrisi, air, sanitasi, dan peningkatan mata pencaharian.

Sementara itu, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang telah melakukan pertemuan membahsa soal krisis Afghnaistan bersepakat akan membantu negara yang kini dikuasai Taliban itu.

Salah satu langkah yang bakal ditempuh OKI adalah membuat Humanitarian Trust Fund atau Dana Perwalian Kemanusiaan.

Baca Juga: Ancaman Kelaparan 23 Juta Rakyat Afghanistan, OKI Lakukan Pertemuan Darurat

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun menghadiri pertemuan OKI tersebut. Retno menjelaskan, pertemuan OKI tersebut merupakan momentum yang baik untuk menangani tiga isu sebagai satu kesatuan.

Pertama, OKI harus bisa memobilisasi dukungan dan sumber daya guna mengatasi krisis kemanusiaan di Afghanistan.

“Dalam kaitan ini, saya telah sampaikan bahwa Indonesia sudah siap berkontribusi. Indonesia saat ini sedang menyiapkan bantuan makanan, berkoordinasi dengan badan PBB yang berada di lapangan,” kata Retno dalam keterangan persnya yang diterbitkan situs Kementerian Luar Negeri, dikutip republika, Selasa (21/12/2021).

Kedua, penting dibuat roadmap mengenai pemenuhan komitmen Taliban setelah mereka menguasai kembali Afghanistan pertengahan Agustus lalu.

Komitmen tersebut antara lain, membentuk pemerintahan inklusif, menghormati hak asasi manusia (HAM), termasuk hak perempuan serta anak perempuan, dan tak tidak menjadikan Afghanistan sebagai sarang terorisme.

“Saya tekankan bahwa semua inisiatif OKI akan sulit diimplementasikan tanpa adanya kemajuan signifikan dari Taliban untuk memenuhi janji-janjinya,” kata Retno.

Menurut dia, pendekatan “help us to help you” perlu diterapkan dengan Taliban. Isu ketiga yakni OKI dapat berperan sebagai jembatan dengan negara donor.

Komentar