Jazirah Indonesia – Ketua HMI Cabang Tidore, Ilham Fahri mengutuk sikap represif dan arogansi yang dilakukan petugas Satpol PP Kota Tidore Kepulauan saat mengamankan aksi unjuk rasa dari front Barisan Rakyat Tidore Bergerak (Baratib), Kamis, 24 Maret 2022.
Aksi Baratib yang digelar di depan kantor Wali Kota Tidore Kepulauan itu diwarnai insiden yang membuat dua mahasiswa menjadi korban yakni Irfan Laher yang merupakan pengurus HMI Cabang Tidore dan Yunus yang merupakan aktivis PMII Cabang Tidore.
“Atas nama Ketua HMI Cabang Tidore dan secara institusi mendesak bapak Wali Kota Tidore Kepulauan untuk segera mengevaluasi Kasat Satpol dan jajarannya agar tidak menggunakan kekerasan saat bertugas,” ujar Ilham melalui keterangan tertulis yang diterima Jazirah Indonesia, Kamis (24/3/2022).
Ia menjelaskan, sebelum terjadi insiden, massa aksi yang berorasi di halaman kantor Wali Kota selama beberapa jam terkesan tidak direspon oleh pemerintah daerah.
Demonstran yang terdiri dari para mahasiswa di Kota Tidore Kepulauan itu lalu membakar ban mobil di gerbang kantor Wali Kota Tidore. Sikap ini untuk memancing reaksi para pejabat pemerintah terhadap tuntutan massa aksi.
Aksi bakar ban itu lantas ditanggapi represif oleh petugas Satpol PP yang berjaga di gerbang masuk kantor Wali Kota Tidore. Bentrokan pun terjadi antara mahasiswa dan petugas Satpol PP.
“Dari insiden tersebut salah satu kader HMI mengalami memar dibagian wajah, kaos yang digunakan pun sobek, selain itu Gordom HMI pun hampir putus,” ungkap Ilham.
Ia menegaskan tindakan yang dilakukan petugas dalam insiden tersebut tidaklah manusiawi. Hal itu juga melecehkan HMI secara institusi lantaran berkaitan dengan simbol HMI yang digunakan salah satu kader hijau hitam dalam unjuk rasa.
“Sebab kehadiran mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945,” katanya.
Selain itu, Ilham juga mendesak Wali Kota Tidore untuk mengkoordinasi dengan Kapolres Tidore melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tidore Kepulauan agar menginstrusikan jajaran anggota Polres yang bertugas dalam pengamanan untuk tidak melakukan tindakan represif.
“Ini agar tidak terjadi lagi tindakan kekerasan yang sama kepada mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa dikemudian hari,” pintanya.
Aksi unjuk rasa Baratib yang diwarnai bentrokan itu menuntut pemerintah Kota Tidore Kepulauan menangani masalah banjir di trans Maidi, membenahi sejumlah infrastruktur, pemenuhan tenaga kesehatan, dan juga peningkatan kesejahteraan guru di Kecamatan Oba Selatan.
Para demonstran kemudian ditemui oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo. Ismail yang hadir bersama pimpinan SKPD terkait berjanji akan menindak lanjut tuntutan massa aksi.
Komentar