Jazirah Indonesia – Masinton Pasaribu dikenal merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang meminta Luhut Binsar Panjaitan untuk mundur dari semua jabatannya di pemerintahan.
Masinton beralasan Luhut menjadi penyebab kegaduhan dengan mewacanakan jabatan presiden 3 periode yang berujung pada aksi mahasiswa 11 April.
Anggota DPR RI Komisi XI ini juga mempertanyakan keberadaan Luhut yang tidak tampak saat demonstrasi itu terjadi.
“Tanya ke mana tuh Menko yang selama ini, yang bukan bidang politik mewacanakan perpanjangan jabatan presiden dan melakukan, menyebarkan hoaks melalui big data, itu ke mana itu orang?”, ujar Masinton dalam wawancara KOMPAS TV, Senin (11/4/2022).
Lanjut Masinton, “Kenapa bukan beliau yang menyampaikan? Kenapa bukan Menko itu yang menyampaikan, bahwa itu adalah gagasan dari dirinya kenapa dia tidak berani tampilkan hidung, kenapa presiden,”.
“Di situlah sikap ksatria Presiden, harusnya itu bersikap ksatria mundur dari seluruh jabatannya, harusnya seperti itu pemimpin,” tegasnya.
Dilansir daei laman poskota, sebelumnya, saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Setiap Suarakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden: Lalu?”, Jumat, (8/4/ 2022).
Mashinton meminta Presiden Joko Widodo untuk me-reshuffle menteri di kabinet Indonesia maju yang suka mendengungkan penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan presiden.
“Menteri yang mewacanakan itu harus dievaluasi karena itu adalah kalau saya katakan mencoreng demokrasi,” katanya.
Diberitakan kompas, Senin 11 April 2022, Mashinton juga mengungkapkan, berdasarkan informasi yang dikantonginya dari keterangan sejumlah ketua umum partai hingga pengurus APDESI. Ambisi bicaranya soal 3 periode jabatan presiden menunjuk pada Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan.
“Apa yang salah dengan saya bicara itu, nah ini justru keserakahan seperti ini yang harus kita lawan,” ujar Masinton.
“Kita harus ingatkan semangat perjuangan reformasi dan demokrasi itu membatasi keserakahan kekuasaan, membatasi hasrat kuasa dan tirani dari elite elite tua yang serakah ini,” lanjutnya.
Sebab, tegas Masinton, usulan maupun dukungan tiga periode jabatan presiden itu mengangkangi konstitusi dan menabrak cita-cita reformasi dan demokrasi tahun 1998.
“Harus dihentikan perilaku rakus dan serakah itu, karena esensi perjuangan reformasi dan demokrasi itu adalah membatasi kekuasaan termasuk masa jabatan diatur dua periode,” tegasnya.
Sosok Mashinton Pasaribu
Masinton Pasaribu, S.H, lahir pada 11 Februari 1971 di Sibolga, Sumatera Utara (suku batak), lahir dari keluarga sederhana.
Melansir tirto.id, kondisi lingkungan dimana Ia tinggal sangatlah beragam dan penuh dengan toleransi serta tenggang rasa.
Masinton menempuh pendidikan dasarnya di SDN 060951 Medan. Ia masuk pada tahun 1977 dan lulus pada tahun 1984.
Kemudian Ia melanjutkan pendidikan menengah pertamanya di SMPN Labuhan Deli. Saat menginjak bangku sekolah SMP, Masinton Pasaribu, S.H, sudah aktif berorganisasi di Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).
Ketika liburan sekolah, Ia selalu mengisi hari liburnya dengan berjualan, dan bekerja menjadi buruh harian lepas di Pelabuhan Belawan, Medan. Ia berhasil menamatkan SMP-nya pada tahun 1987.
Pada tahun 1987, Masinton mengikuti pelajaran di dr. Wahidinsudirohusono, sebuah lembaga pendidikan setingkat sekolah menengah atas.
Setelah berhenti bekerja sebagai buruh di pabrik, kemudian Masinton Pasaribu, S.H, pindah ke Jakarta. Di Jakarta, Ia bekerja sambil melanjutkan cita-citanya.
Di tahun 1996, Ia melanjutkan pendidikan tingginya. Ia mengambil jurusan hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia.
Di sela-sela kesibukannya bekerja dan kuliah, Masinton selalu menyisihkan waktunya dalam aktivitas organisasi dan pergerakan mahasiswa. Ia meraih gelar sarjananya di tahun 2003.
Dalam keorganisasian, Masinton Pasaribu, S.H, di tahun 2000 pernah menjadi humas dari Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia.
Saat terjadi transformasi dan transisi politik Indonesia dari Orde Baru ke Orde Reformasi, Masinton turut andil dalam berbagai pergerakan mahasiswa dan pemuda. Ia ikut menjadi Relawan Perjuangan Demokrasi (sebuah organisasi sayap partai PDIP).
Dia bergabung dengan Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi & Demokrasi (FAMRED) di tahun 1998. Pada tahun 2000, Ia menjadi ketua dari Front Perjuangan Pemuda Indonesia. Lalu Ia juga menjadi Ketua Umum dari Relawan Perjuangan Demokrasi periode 2011-2016.
Keberpihakan dan Komitmen kerakyatan Masinton terhadap perjuangan rakyat kecil dilakukannya sejak mahasiswa. Ia pernah mengorganisir penarik becak di wilayah Benhil dan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Masinton Pasaribu, S.H, sangat konsisten mengikuti laju derap langkah pergerakan dan perjuangannya. Ia tidak pernah berhenti. Bersama dengan aktivis pergerakan pro demokrasi (Budiman Sudjatmiko, Beathor Suryadi, dkk), Masinton meneruskan pergerakan dan perjuangannya melalui partai politik PDI Perjuangan.
Di tahun 2014, Masinton Pasaribu, S.H, terpilih menjadi Anggota DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Dapil DKI Jakarta II. Ia bertugas di Komisi III yang membidangi Hukum, HAM, dan Keamanan.
Komentar