Jazirah Indonesia – Indonesia memerlukan redefinisi dan juga perubahan strategi pembangunan dengan mengembalikannya pada panji-panji dasar kenegaraan.
Ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin, Kamis (14/4/2022).
Menurutnya redefinisi dan perubahan ini mutlak diperlukan sebagai pengejawantahan gagasan politik kesejahteraan sebagai peta jalan menuju Indonesia maju.
“Kalau kita tidak mampu menyusun langkah baru negara kesejahteraan, langkah baru strategi pembangunan, jangan salah bangsa ini juga akan gagal, yang besar-besar akan gagal,” kata Gus Muhaimin, saat menghadiri Ramadan Public Lecture bertajuk ‘Desain Politik Kesejahteraan untuk Mewujudkan Cita-cita Kemerdekaan’ yang digelar Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII),
Gus Muhaimin berujar, perubahan strategi pembangunan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya krisis, baik ekonomi, sosial, dan juga politik.
“Ada kasus BLBI di mana semua konglomerat mengalami kehancuran, hingga berdampak pada munculnya moral hazard. Hari ini kita juga akan mengalami hal yang sama apabila kita tidak benar-benar mengerti dan memahami betul keputusan yang ada,” ujar Gus Muhaimin, dilansir dari laman resmi DPR RI.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, saat ini benih krisis tersebut sudah mulai ada, misalnya ketika terjadi kelangkaan minyak goreng serta naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok belakangan ini.
“Kalau kemudian dominasi pengusaha di bidang CPO (crude palm oil) dan minyak goreng tidak mau diatur pemerintah, atau pemerintah tidak berdaya menghadapi keadaan ini, nanti akan menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri maupun pengusaha-perusahaan besar itu,” ungkapnya
Bumerang kata Dia, karena dari kesenjangan yang terjadi. Muhaimnin mencontohkan seperti ada yang antre minyak sampai ada yang meninggal.
“Itu sudah ancaman kemarahan yang membahayakan. Belum lagi kalau harga kebutuhan pokok naik itu juga akan membahayakan, memunculkan kecemburuan, konflik, perpecahan dan kerusakan ekonomi,” imbuh legislator dapil Jawa Timur tersebut.
Keponakan Gus Dur ini menilai dinamika tersebut sebagai warning untuk segenap bangsa Indonesia, terutama pemerintah bahwa keadaan bisa sulit apabila tidak bisa diatasi dengan baik.
Terlebih kalau momentum perbaikan ekonomi saat ini terlambat mengatasi keadaan dan menjadikan kehidupan ekonomi dan politik menjadi runyam.
“Hari ini dan ke depan kita diuji dan dituntut untuk memberikan jawaban atas keadaan yang tidak menentu dan belum ada gambaran untuk diatasi di masa yang akan datang,” tukasnya.
Komentar