Wakil Ketua MPR Syarif Hasan Bandingkan Pembangunan Era Soeharto, SBY dan Jokowi

Jazirah Indonesia – Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mengungkapkan data pembangunan Indonesia secara makro semasa 3 presiden yaitu, Presiden Jokowi, SBY dan Soeharto.

Dia mengatakan, Pemerintahan Jokowi hanya berhasil membangun jalan tol lebih panjang namun   pembangunan jalan secara keseluruhan jauh lebih pendek dari Presiden2 sebelumnya.

“Faktanya, Presiden Soeharto mampu membangun jalan sepanjang 374.196 km, kemudian Presiden SBY adalah 144.825 km, jauh lebih panjang ketimbang Presiden Jokowi yang hanya mampu membangun  jalan pendek sekali 32.492 km”, kata Syarief Hasan, Selasa (19/19/2022), di lansir dari laman resmi MPR.

Pertumbuhan ekonomi lanjutnya, misalkan, rata-rata pertumbuhan ekonomi pada era Presiden Suharto rata 7 % sedangkan Presiden SBY mampu mencapai rata rata 6 persen.

“Sedangkan  masa Presiden Jokowi  hanya di angka 5 persen. Artinya prestasi Presiden Jokowi  tidak lebih baik dari kedua Presiden sebelumnya”, katanya.

Dia menjelaskan, menjadi sangat wajar era Presiden SBY subsidi kebutuhan pokok rakyat lebih besar. Pada APBN-P 2014, Presiden SBY mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp 350,3 T dan non-energi Rp 52,7 T.

Sementara lanjutya, era Jokowi, pada APBN 2022, subsidi energi hanya dianggarkan Rp 134 T dan non-energi Rp72,9 T. Ini bukti era SBY negara jauh lebih berpihak dan  melindungi rakyatnya.

Begitupun  dalam hal Income  per kapita, menurut Syarief, laju kenaikan pada era Presiden Jokowi juga sangat lambat.

“Faktanya, jika pada 2004 pendapatan per kapita Indonesia hanya sebesar  US $ 1181,6 , mka di akhir era Presiden SBY pada 2014 naik signifikan US$ 2349.4  menjadi US$ 3531” kata dia.

Bandingkan lanjutnya, dengan masa Presiden Jokowi yang hanya naik US$ 818.5  dari US$ 3531 pada 2015 menjadi  US$ 4349,5  pada 2021. Data statistik ini membuktikan bahwa tingkat kemakmuran di era Presiden SBY jauh lebih dirasakan Rakyat ketimbang masa Presiden Jokowi.

Belum lagi bicara soal utang. Kementerian Keuangan merilis bahwa Presiden SBY berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB dari 56,5 % pada 2004 menjadi 24,7 % pada 2014,bahkan melunasi Utang ke IMF.

Bandingkan dengan Presiden Jokowi yang justru menumpuk utang yang memberatkan hingga Rp 7014 Trilliun atau 40,17 % PDB pada 2022. Angka pengangguran dan kemiskinan di era Presiden Jokowi juga tidak signifikan menurunnya.

Presiden SBY mampu menekan angka pengangguran 5.32% dari 11,26 % pada 2005 menjadi 5,94 % pada 2014, sementara di masa Presiden Jokowi kembali naik menjadi 7,07 % pada 2020 dan 6,6 % pada 2021.

Presiden SBY juga berhasil menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 5.73% dari 16,69 % pada 2005 turun menjadi 10,96 % pada 2014, sementara Presiden Jokowi hanya mampu menurunkan 1.25 % menjadi 9,71 % pada 2021.

“Presiden Jokowi dan pembantu2 nya masih memiliki waktu agar dapat agar fokus bekerja mengentaskan persoalan pokok dan mendasar rakyat, seperti kenaikan harga sembako, indeks demokrasi yang menurun, penegakan hukum yang terkesan tebang pilih, serta utang negara yang semakin membengkak”, tandasnya.

Dia mengatakan jika masa presiden Jokowi masih ada waktu untuk memperbaiki kualitas ekonomi, pengelolaan Utang, sosial, dan politik kebangsaan yang bergejolak ini.

“Sungguh kasihan bagi rakyat dan pemerintahan berikutnya yang akan mewarisi segudang persoalan,” tutup Menteri Koperasi dan UMKM di era Presiden SBY ini.

Komentar