Jazirah Indonesia – Perkembangan ekonomi digital saat ini sangatlah luar biasa, regulasi menjadi kebingungan untuk mengikuti teknologi yang muncul.
Ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan QRIS Antarnegara sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022).
“Perkembangan ekonomi digital saat ini betul-betul berada pada kecepatan yang luar biasa. Teknologinya muncul duluan, regulasinya kebingungan mengikuti dan ini terjadi di semua negara,” kata Jokowi.
Dalam hal ini Jokowi mengapresiasi munculnya KKP domestik dan QRIS Antarnegara di Indonesia.
Melansir liputan6.com, Jokowi mengatakan, hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia tak tertinggal dengan negara-negara dalam perkembangan ekonomi digital.
“Ini bukti bahwa negara kita mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi. Artinya kita ini enggak ketinggalan-ketinggalan amat,” ucapnya.
Terkait KKP domestik, Jokowi meminta agar perbankan atau himpunan bank milik negara (Himbara) mendampingi serta mengawal agar kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah segera masuk ke platform ini. Dengan demikian, terjadi kecepatan pembayaan.
“Mungkin dulu pembayaran mundur mundur, dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi langsung bayarnya sudah langsung ke rekening kita,” jelas Jokowi.
Selain itu, dia juga meminta agar QRIS dapat dikoneksikan antarnegara untuk memudahkan UMKM dan dunia pariwisata Indonesia. Dengan QRIS, nantinya masyarakat dapat belanja di negara lain hanya dengan menggunakan handphone.
“QRIS ini juga saya minta agar bisa dikoneksikan antarnegara sehingga memudahkan UMKM, dunia pariwisata untuk berhubungan dengan negara lain, seperti Thailand dan semua negara ASEAN,” ujar dia.
“Kita harap terjadi efisiensi sehingga kita tidak hanya menjadi pasar, tidak hanya menjadi pengguna tapi memiliki sebuah platform yang bisa nantinya penggunanya semakin banyak,” sambung Jokowi.
Di sisi lain, Jokowi menuturkan bahwa pemerintah telah mendorong penggunaan produk dalam negeri. Oleh sebab itu, dia menekankan pemerintah pusat, BUMN, dan pemerintah daerah harus menggunakan anggaran untuk belanja produk lokal.
“Jangan sampai, saya sudah pesan betul, sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali kalau uang yang dikumpulkan pemerintah baik dari pajak, PNBP, masuk jadi APBN dan APBD, kemudian belanjanya produk impor,” pungkasnya.
Jokowi mengaku telah meminta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengawal belanja pemerintah untuk produk dalam negeri. Adapun pemerintah pusat dan daerah telah komitmen membelanjakan anggarannya untuk produk dalam negeri.
Komentar