Jazirah Indonesia – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengutarakan, Pemerintah Daerah harus menjadikan inflasi sebagai isu prioritas untuk ditangani bersama-sama.
Karena, dikatakannya, inflasi dapat memicu kenaikan berbagai macam harga bahan pokok yang akan berpengaruh bagi masyarakat luas,
Ini disampaikan Tito Karnavian saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama Kemendagri yang dilakukan secara zoom meeting, Selasa (30/8/2022).
“Sekarang sudah harus menempatkan isu ini menjadi isu yang penting sama seperti kita waktu menangani pandemic”, ucap Tito.
Tito menyampaikan, ekonomi Indonesia tumbuh relatif cukup baik. Namun ada hal yang perlu diwaspadai yaitu ketidakmampuan negara-negara lain mengatasi pandemi COVID-19.
Demikian juga kata Tito, ketidakmampuan negara lain menjaga ekonominya yang bisa berdampak ke Indonesia karena Indonesia merupakan bagian dari sistem globalisasi ekonomi.
Disampaikannya, hal tersebut diperparah lagi dengan adanya perang Rusia dan Ukraina yang berdampak terhadap perekonomian.
“Inflasi Rusia ke Ukraina menyebabkan ekonomi global mengalami efek dari pertumbuhan yang lebih lambat dan inflasi yang lebih cepat. Dampak tersebut akan mengalir ketiga saluran utama Antara lain harga komoditas yang lebih tinggi, ekonomi dan perdagangan akan terganggu serta berkurangnya kepercayaan bisnis dan ketidakpastian”, pungkasnya” kata Tito.
Olehnya, Mendagri Tito meminta Pemerintah Daerah menjadikan inflasi sebagai isu prioritas untuk sama-sama dikendalikan.
Dalam keteragan pers, Dia juga menekankan, pihaknya bakal mengevaluasi hingga mengganti Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang tidak dapat menangani inflasi di daerahnya masing-masing.
“Kalau dia Pj, itu salah satu bahan dari kita untuk menilai mengevaluasi, bila perlu ganti,” kata Tito Karnavian selepas Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Selasa (30/8/2022).
Tak hanya Penjabat, kepala daerah yang dipilih melalui pemilu pun akan diberikan peringatan terkait penanganan inflasi di daerahnya masing-masing.
Hal itu dilakukan agar masyarakat mengetahui kualitas pemimpin yang mengepalai pemerintahan di daerahnya.
“Agar masyarakat paham bahwa ini apa pemimpin sperti ini mau dipilih? Saya kira begitulah. Nah ini tujuan kita seperti itu,”kata Tito.
Tito meminta agar kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk menangani inflasi ini. Tito mengatakan pihaknya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) akan mengumumkan inflasi tingkat provinsi hingga kabupaten/kota setiap bulannya.
Dengan demikian lanjutnya, dapat diketahui mana daerah yang inflasinya tinggi ataupun yang inflasinya rendah.
Selain itu, masyarakat dapat membaca perfoma masing-masing kepala daerah dari tingkat pengendalian inflasi di daerahnya.
Tito mengatakan, pihaknya akan menurunkan tim ke daerah yang tingkat inflasinya tinggi.
“Inflasi tinggi, satu ukuran indikator kepala daerahnya kurang perform. Buktinya ada daerah yang mampu mengendalikan, ya kan? Biar masyarakat melihat, siapa pemimpin yang bagus, siapa yang tidak,” kata Tito.
Komentar