oleh

APBN Malut Triwulan II Tahun 2022 Defisit Rp 5,30 Triliun

Jazirah Indonesia – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (DJPb) RI Provinsi Maluku Utara mencatat realisasi Pendapatan APBN hingga Triwulan II tahun 2022 sebesar Rp 1,27 triliun dari pagu Rp 2,16 triliun yang didominasi oleh pendapatan perpajakan.

Sementara Belanja APBN terealisasi sebesar Rp 6,57 triliun dari pagu Rp 14,82 triliun yang didominasi oleh belanja TKDD sebesar Rp 4,83 triliun. Dengan demikian, APBN Maluku Utara Triwulan II Tahun 2022 mengalami defisit sebesar Rp 5,30 triliun.

banner 1200x500

Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara, Adnan Wimbyarto memaparkan, untuk APBD sendiri pada komponen pendapatannya terealisasi sebesar Rp 4,11 triliun dari pagu Rp 12,23 triliun. Jumlah ini menurun sebesar 6,80 persen dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2021 yang didominasi oleh pendapatan transfer.

Sementara itu, untuk belanja terealisasi sebesar Rp3,37 triliun dari pagu Rp15,59 triliun yang didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang, dengan demikian, maka terjadi surplus dari APBD sebesar Rp 0,74 triliun.

“Kemandirian fiskal APBD yang tergambar dalam komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam postur Pendapatan Daerah masih menjadi isu.

Akan tetapi porsi PAD terhadap total pendapatan daerah yaitu sebesar 9,01 persenn, sedangkan untuk porsi TKDD terhadap pendapatan daerah sebesar 90,99 persen.

Artinya kemandirian fiskal Maluku Utara masih perlu ditingkatkan,” papar Adnan Wimbyarto melalui rilis yang diterima,  (31/8/2022).

Meski begitu, terkait dengan dukungan APBN untuk pembiayaan UMKM, realisasi penyaluran KUR hingga Triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp 515,06 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 8.967 debitur.

Menurut Adnan, Kabupaten Halmahera Selatan menjadi Kabupaten/Kota dengan nilai penyaluran dan jumlah debitur terbanyak di wilayah Maluku Utara.

Sementara realisasi pembiayaan UMi tercatat sebesar Rp 882,78 juta dan sebanyak 217 debitur. Kota Ternate masih menjadi Kabupaten/Kota dengan jumlah debitur terbanyak.

Oleh karena itu, diperlukan adanya perluasan informasi yang masif terkait KUR dan UMi oleh perbankan/lembaga penyalur sehingga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Dari sisi lain, untuk stabilitas sistem keuangan kondisinya masih terjaga, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tumbuh tinggi serta semakin landainya penyebaran Covid-19 berdampak positif terhadap kinerja perbankan khususnya pada ekspansi penyaluran kredit. Hal ini sejalan dengan optimisme perusahaan yang kembali melakukan ekspansi bisnis.

Ia menambahkan, Non Performing Loan (NPL) pada kredit konsumtif relatif mengalami peningkatan dari 0,88 persen menjadi 0,97 persen.

Walaupun meningkat, NPL tersebut masih jauh berada di bawah 5 persen. Sedangkan NPL pada kredit produktif mengalami penurunan dari 2,98 persen menjadi 1,97 persen.

Sementara itu, secara keseluruhan NPL masih berada di bawah 2 persen di tengah akselerasi pertumbuhan kredit.

“Ini menjadi salah satu indikasi bahwa ekspansi perbankan masih diimbangi oleh stabilitas sistem keuangan di Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2022 yang masih terjaga,” tutupnya.

Komentar