Jazirah Indoensia – Kepolisian Daerah (Polda Malut) Maluku Utara (malut) menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna merespon terhadap bantuan pemerintah bagi masyarakat terdampak kenaikan harga BBM.
FGD yang mengangkat tema “Mendukung Upaya Pemerintah dalam memberikan bantalan sosial terhadap warga tidak mampu kaitanya dalam rangka penyesuaian harga BBM di Wilayah Maluku Utara, dilaksanakan di Aula Mapolda Malut, Rabu (7/9/2022).
Wakapolda Malut, Utara Brigjen Pol. Drs. Eko para setyo siswanto, M.Si, dalam menyampaikan sambutan Kapolda Maluku Utara mengatakan, pemerintah pusat melalui perhitungan dan kajian menyeluruh telah mengumumkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Subsidi maupun Non subsidi
“Lebih dari 80 persen subsidi BBM yang di alokasikan justru di nikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas, yang seharusnya uang negara tersebut di prioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu”. Jelasnya.
Oleh karena itu, maka pemerintah mengambil kebijakan yaitu sebagian subsidi BBM dialihkan dalam bentuk bantuan yang lebih tepat sasaran berupa bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar 12.4 Triliun diberikan kepada 20.65 Juta Keluarga yang kurang mampu.
Lanjutnya, pemerintah juga menyiapkan program bantuan subsidi Upah (BSU) yang telah di anggarkan sebesar 9.6 Triliun untuk 16 juta pekerja dengan Gaji maksimum 3.5 juta per bulan.
Dia berharap, peserta FGD dapat menyimak dan mencermati materi yang akan di sampaikan narasumber dan menjadikan FGD ini sebagai sarana diskusi interaktif yang positif untuk menambah wawasan dan pengetahuan sehingga dapat di implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kegiatan ini dihadiri juga Irwasda Polda Malut, Pejabat Utama Polda Malut, Manager Retail Pertamina, Kadishub Provinsi Malut, Kaban BPKAD Provinsi Malut, Akademisi pemerhati Ekonomi Malut, kadis Narkertrans dan yang mewakili kadis sosial kabag linjamsos.
Komentar