Jazirah Indonesia – Gubernur Maluku Utara dan Kementerian ATR diminta Menteri Perhubungan dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk selesaikan pembebasan lahan rencana pembangunan Bandara Loleo Maluku Utara.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi, yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, melalui Virtual Conference via Zoom, Kamis (8/9/2022).
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dalam rapat ini meminta agar segera mengurus pembebasan lahan, supaya di tahun 2023 sudah bisa melakukan pembangunan tahap awal.
Ia juga melaporkan perkembangan rencana pembangunan Bandara Loleo yang kini sudah dalam tahap tindaklanjut.
Budi mengatakan, lahan yang dibutuhkan paling tidak harus 200 hektar atau idealnya 300 hektar, sementara baru dibebaskan 40 hektar.
“Kami ada tiga program di Maluku Utara, salah satunya Bandara Loleo, perencanaan sudah dalam tahap tindaklanjut, kami sudah melakukan diskusi, insyaAllah pertengahan dan akhir bulan ini akan selesai. Namun, untuk lahan bandaranya baru dibebasin 40 hektar”, kata Budi.
Untuk itu, Dia meminta agar segera dibebaskan supaya dapat cepat melaksanakan pembangunannya.
Hal senada juga ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut mengatakan, Gubernur Maluku Utara harus memastikan lahan definitif Bandara Loleo.
Hal itu agar Kementerian Perhubungan mempercepat perencanaan pembangunan, dan Kementerian PUPR melakukan kajian perencanaan jalan dan infrastruktur pendukung lainnya.
“Pak Gubernur, untuk lapangan terbang itu segera selesaikan lahannya, supaya semua bisa segera dikerjakan”, ucap Luhut.
Sementara itu, menjawab permintaan Lahan Bandara Loleo, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba mengatakan, terkait lahan-lahan yang direncanakan, insyaAllah sudah disiapkan, ia telah membentuk tim untuk melakukan koordinasi dengan masyarakat terkait pembebasan lahan di Loleo.
“Lahan-lahan yang direncanakan, InsyaAllah sudah disiapkan, tim saya sudah mulai mencoba untuk memantau batas-batas lahannya, dan dalam waktu satu minggu sudah harus selesai, agar bisa segera dibangun, InsyaAllah,” Ucap Abdul Gani.
Rakor tersebut diikuti oleh, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, serta Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Komentar