oleh

Penjelasan Sri Mulyani Soal RUU PPSK Yang Dinilai Bermasalah

Jazirah Indonesia – Terdapat beberapa pasal RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) atau omnibus law keuangan yang akan segera dibahas di DPR RI dinilai dapat mengancam independensi lembaga otoritas di sektor keuangan, mendapat penjelasan kembali dari Meneteri keunaga Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa sejumlah pasal yang dinilai dapat mengganggu kredibilitas dan independensi lembaga otoritas keuangan itu, pemerintah masih akan membahasnya dengan DPR RI.

banner 1200x500

Kredibilitas dari lembaga otoritas di sektor keuangan dijelaskannya, perlu tetap dijaga, apalagi perekonomian dunia saat ini menghadapi ketidakpastian yang tinggi.

“Kita akan diskusikan dengan DPR, nanti akan  dijaga supaya kredibilitas, fungsi-fungsi dari lembaga-lembaga keuangan tetap bisa dijaga karena kondisi ekonomi dunia yang sangat dinamis membutuhkan semua institusi itu berfungsi secara efektif, akuntabel, dan kredibel,” katanya kepada wartawan, Jumat (28/10/2022), dilansir bisnis.com.

Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan menyampaikan bahwa salah satu yang disoroti dalam RUU PPSK adalah dimungkinkannya anggota partai politik menjadi anggota pimpinan lembaga otoritas keuangan.

Otoritas keuangan disebutkannya seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Ini merupakan kemunduran luar biasa. Jika disetujui pimpinan  BI, OJK, dan LPS  dapat merupakan pengurus dan/atau anggota partai  politik, maka lembaga-lembaga tersebut akan rentan  diintervensi oleh partai politik,  parlemen, dan pemerintah,” kata Deni.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga telah memberikan tanggapan terkait dengan pasal dalam RUU PSSK yang dapat mempengaruhi independensi lembaga otoritas di sektor keuangan.

BI kata dia masih terus melakukan koordinasi dengan pemerintah, bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, di bawah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengenai RUU PPSK tersebut.

Reformasi di sektor keuangan dijelaskannya, perlu dilakukan dengan tetap mengedepankan kewenangan dan independensi dari masing-masing lembaga.

“Presiden terus menegaskan independensi BI adalah hal mendasar, sebagai pilar kredibilitas dari kebijakan ekonomi kita, kebijakan makroekonomi dan kebijakan di bidang kebanksentralan, khususnya mengenai moneter,” kata Perry.

Komentar