Jazirah Indonesia – Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara menggelar pendampingan penilaian kepatuhan Tahun 2023 kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Maluku Utara, Rabu (15/2/2023).
Tim Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara Nurul Fajri Husin mengatakan, penilaian ini merupakan yang kedua kalinya di Pemerintah Kota Tidore.
Targetnmya kata Nurul, kedepan untuk bisa bersama-sama dengan OPD dan PKM dalam membenahi publikasi maupun dokumen pelayanan dalam hal opini penyelenggara pelayanan public,
“Agar OPD maupun PKM bisa mendapatkan predikat terbaik atau predikat hijau.” kata Nurul.
Dia memaparkan, pada tahun 2023 terdapat tiga dimensi penilaian yang fokus penilaiannya pada kompetensi sarana prasarana, standar pelayanan dan pengaduan,
“Ini berbeda dengan tahun 2022 kemarin, dengan penambahan indikator dan dimensi yang fokus pelayanannya bukan hanya pada standar pelayanan saja, namun PKM Tomalou bisa mencapai kategori B atau masuk dalam zona hijau, “kata Nurul.
Olehnya, itu dia mengharapkan partisipasi dan kerjasama kepada OPD dan PKM ketika nantinya dilakukan observasi langsung, agar dapat menindaklanjuti ketika terdapat perbaikan-perbaikan yang diberikan oleh tim.
“Sehingga semua yang menyangkut dengan pelayanan public di Kota Tidore baik untuk OPD terkait dan PKM berada di zona Hijau,” jelasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Tidore diwakili Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain mengatakan, rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan kkhusus kepada birokrasi pemerintah.
Taher mengingatkan kepada OPD bahwa di Tahun 2023, Kota Tidore Kepulauan masih menjadi lokus penilaian kepatuhan oleh Ombudsman RI.
Olehnya, dia mengharapkan agar OPD penyelenggara pelayanan publik mendapat pemahaman terhadap regulasi dan konsep penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan amanat undang-undang pelayanan public.
“Saya berharap dengan adanya kegiatan ini kami mendapat feedback dari Ombudsman agar bisa kami jadikan bahan evaluasi untuk perbaikan pelayanan.” kata Taher.
Komentar