Jazirah Indonesia – Rencana taktis Gubernur Abdul Ghani Kasuba untuk memangkas anggaran OPD yang tak urgen untuk menutupi utang Pemerintah Provinsi Maluku Utara ratusan miliar mendapat tanggapan dari akademisi Universitas Khairun (Khairun) Ternate, Mua’mil Yusuf.
Mua’mil mengatakan, rencana pemangkasan anggaran tak penting diseluruh OPD ini sangat tepat karena tak lain tujuannya adalah untuk membayar utang pemerintah yang diklaim tersisa Rp 622 miliar itu.
“Jadi apa yang dilakukan oleh gubernur ini sangat tepat karena utang pemerintah cukup besar,” kata Mua’mil Yusuf, Selasa (18/7/2023).
Menurut Dosen Fakultas Ekonomi Unkhair ini, agar rencana gubernur ini terwujud, semua pimpinan OPD harus mendukung dengan memprioritaskan pada kegiatan-kegiatan penting saja, sementara kegiatan yang tak penting perlu diabaikan. Ini dimaksudkan agar mengefesiensi anggaran sehingga bisa membayar utang-utang tersebut.
“Langkah gubernur untuk mengadakan rapat dengan pimpinan OPD sudah sangat tepat, dangan meminta OPD agar memangkas kegiatan yang bukan prioritas dengan tujuan untuk penghematan anggaran yang nantinya bisa digunakan untuk melunasi utang,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Mua’mil, mengingat masa jabatan Gubernur Abdul Gani Kasuba yang tersisa beberapa bulan saja, makanya pentingnya langkah tersebut diambil gubernur agar tidak mewarisi utang ke pemerintahan berikutnya.
Disisi lain, langkah pemangkasan anggaran tak penting ini juga diperlukan kelihaian Bappeda Maluku Utara, dimana Bappeda dituntut bisa mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang tidak urgen.
“Tentunya gubernur tidak ingin mewarisi utang ke pemerintahan berikutnya, sehingga pemangkasan kegiatan-kegiatan yang bukan prioritas adalah langkah yang bijak,” pungkasnya.
Komentar