Jazirah Indonesia – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) menyiapkan sedikitnya anggaran sebesar Rp 54 miliar untuk membayar tunggakan gaji guru honorer daerah (Honda) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di lingkungan Pemprov.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara Ahmad Purbaya menyampaikan, untuk gaji guru Honda, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 24 miliar. Anggaran ini diperuntukan untuk membayar gaji guru Honda yang ditunggak selama 9 bulan.
“Anggaran sudah ada dan kita akan siap bayar, tinggal menunggu saja dokumen dari bendahara Dikbud, jika seluruh dokumen sudah disiapkan langsung kita transfer,” kata Ahmad Purbaya, Kamis (28/12/2023).
Sementara untuk TPP ASN pemprov, lanjut Ahmd Purbaya, Pemprov telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 30 miliar.
Anggaran puluhan miliar ini untuk pembayaran TPP ASN yang ditunggak selama 2 bulan.
“Tadi kita sudah membayar TPP ASN selama 2 bulan mulai dari September-Oktober,” sebutnya.
Prinsipnya, lanjut Purbaya, Pemprov tetap membayar TPP ASN selama ada permintaan dari bendahara masing-masing OPD.
“Jika sudah ada tetap akan segera diproses. Jadi satu bulan pembayaran TPP sebesar Rp 15 miliar, makanya dua bulan kita alokasikan Rp 30 miliar,” pungkasnya.
