Jazirah Indonsia – Selama 3 tahun Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) menunggak Dana Bagi Hasil (DBH), Pemerintah Kota Tidore Kepulauan akhir pertanyakan kejelasan soal tunggakan yang merupakan hak Pemkot Tidore.
Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen menjelaskan, tunggakan DBH pemprov untuk Kota Tidore ini sejak tahun 2022 hingga 2024, DBH Kota Tidore Kepulauan itu mencapai Rp43 miliar.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam hal ini juga dinilai tidak konsisten dan tidak adil, karena kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan Halmahera Barat telah didahulukan pembayaran DBH ini.
“Tapi anehnya Halut dan Halbar punya langsung dibayar oleh Provinsi sebelum bulan puasa kemarin,” kata Muhammad Sinen kepada awak media, Senin (14/04/ 2025).
Olehnya itu, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk konsisten dan adil dalam merealisasikan DBH bagi seluruh kabupaten/kota, termasuk Tidore Kepulauan.
Muhammad Sinen menjelaskan, tunggakan DBH ini sejak tahun 2022 hingga 2024, DBH Kota Tidore Kepulauan itu mencapai Rp43 miliar.
Dia menambahkan, Pemerintah Kota Tidore melalui Dinas terkait telah bertemu dan menyampaikan perihal DBH ke pihak Provinsi, namun belum mendapat jawaban yang pasti soal realisasi DBH Kota Tidore Kepulauan.
“Jadi saya minta ke Ibu Gubernur agar sampaikan ke Keuangan maupun BKD agar perhatikan DBH Kota Tidore Kepulauan, karena Halut dan Halbar sudah dibayar terus Tidore punya Kapan,” pinta Muhammad Sinen.
Muhammad Sinen juga menyesalkan langkah Pemprov yang terkesan tidak adil dalam merealisasikan DBH Untuk Kabupaten Kota.
Menurutnya, kalaupun dibagi maka harus dibagi secara bersamaan tidak mendahulukan kabupaten kota Lain.
“Kalau pun bagi harus bagi semua, kalau belum bagi jangan dulu bagi semua, jangan dahulukan Halut dan Halbar ini indikatornya apa Sementara 10 kabupaten Kota lain ini bagaimana,”
Ia menegaskan agar pemerintah provinsi Maluku Utara berikan kejelasan terkait DBH Kota Tidore Kepulauan paling lambat pekan ini.
“Jadi saya minta kepada Pemprov agar secepatnya berikan kejelasan, sampai Minggu ini belum ada kejelasan, saya mohon maaf kepada pihak keamanan jangan membatasi kalau ada aksi dari Pemerintah Kota Tidore,” tegas Muhammad Sinen.
