Jazirah Indonesia – Menghadapi tantangan fiskal dan menjaga kesinambungan pembangunan daerah, Pemerinrah Daerah diarahkan diarahkan pada pengurangan pengeluaran yang tidak prioritas.
Ini disampaikan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Agus Fatoni dalam rapat Koordinasi Monitoring Hasil Penyesuaian Pendapatan dan Efesien Belanja Daerah dalam APBD) Tahun 2025 se provinsi Maluku dan Maluku Utara secara virtual, Kamis (15/5/2025).
Agus Fatoni mengatakan, Pemerintah terus berupaya memperkuat manajemen keuangan negara dan daerah melalui kebijakan yang lebih efisien, efektif, serta tepat sasaran.
Hal itu lanjtnya, agar pemerintah daerah didorong untuk melakukan penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menghadapi tantangan fiskal dan menjaga kesinambungan pembangunan daerah, sehingga Efisiensi belanja daerah diarahkan pada pengurangan pengeluaran yang tidak prioritas, penghapusan kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat, serta penguatan anggaran yang berorientasi pada hasil (outcome-based budgeting),”kata Agus
Selain itu, Agus juga menambahkab, penyesuaian pendapatan dilakukan secara realistis berdasarkan potensi dan tren ekonomi daerah.
Baca juga: Utang Luar Negeri Indonesia Naik pada Kuartal I 2025
Hal itu kata Fatni, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), diharapkan dapat mendukung pembiayaan program-program prioritas.
“Pelaksanaan efisiensi belanja diharapkan tidak hanya berdampak pada penghematan anggaran, tetapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan,” tandasya.
Langkah penyesuaian ini kata Agus, menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan demi mendukung visi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
