Jazirah Indonesia – Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman menghadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR Republik Indonesia ke Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di Gamalama Ballroom Bela Hotel Ternate, Senin (28/7/2025).
Kunjungan tersebut dengan tujuan melakukan pengawasan terhadap fungsi GTRA di Maluku Utara untuk menyelesaikan permasalahan tata ruang, pertanahan, serta peningkatan pendapatan daerah di Maluku Utara sebagai provinsi di wilayah kepulauan.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, Forkopimda Maluku Utara, Bupati/Walikota se Maluku Utara dan Kepala Kantor Pertanahan se Maluku Utara.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqi Nizami Karsayuda Ia mengatakan Komisi II telah berpencar ke beberapa titik provinsi yang ada di Indonesia, dengan objek pengawasan yang sama.
Tunjuannya kata Rifqi, untuk bisa mendapatkan sampling dan mengambil kesimpulan terkait dengan fungsi GTRA di masing-masing daerah.
“Gugus tugas reforma agraria ini merupakan suatu forum yang sangat penting, dikarenakan dari sisi hulu kebijakan tata ruang yang kita hajatkan sudah beres dan tertata sejak awal, “ kata Rifqi.
Menurutnya, jika pun ada kebijakan pemerintah, baik provinsi dan kabupaten kota yang tidak sesuai dengan tata ruang yang ditetapkan, maka melalui GTRA ini diharapkan adanya komunikasi dan koordinasi termasuk perubahan-perubahan yang ada.
Sementara, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara, Lalu Harisandi dalam pemaparannya menyampaikan, ada 7 jenis layanan prioritas jenis pelayanan pertanahan.
Ke-7 jenis layanan tersebut terdiri dari pengecekan sertifikat, surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT), hak tanggungan, roya, peralihan hak, pendaftaran surat keputusan dan perubahan hak.
Ia menambahkan seluruh satker sudah melaksanakan layanan prioritas secara elektronik yang dapat dimonitoring dan evaluasi pada dashboard KKP secara realtime.
“Ada beberapa inovasi layanan pertanahan milik Kantor Pertanahan Kota Tidore yang diantaranya Inovasi Kecekin yang merupakan layanan untuk masyarakat umum dan pelaku usaha untuk mendapatkan informasi tentang rencana tata ruang dan atau rencana detail tata ruang suatu wilayah atau lokasi sekaligus mengantisipasi permohonan yang berlokasi di Kawasan hutan,” ungkapnya.
Lalu Harisandi menambahkan, ada juga inovasi Baper (Baronda dan Bacarita Pertanahan) yang merupakan inovasi layanan untuk mendatangi kantor desa atau kelurahan untuk berdialog langsung (bacarita) bertujuan untuk menurunkan jumlah pengaduan masyarakat.
Usai mengikuti reses tersebut, Wawali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman mengatakan, reses ini merupakan sebuah forum yang sangat luar biasa, untuk mengambil inisiatif yang baik dalam persoalan-persoalan kepemilikan lahan dan sebagainya di daerah
Melalui forum ini lanjutnya, kita dapat berkoordinasi dengan gugus tugas di daerah, untuk memastikan seluruh reforma agraria itu bisa berjalan sesuai prosedur dan regulasi di daerah dengan baik.
“Alhamdulilah Kota Tidore termasuk sangat inovatif dalam melakukan ini, karena ada beberapa hal yang dilakukan oleh kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan, semacam jemput bola dalam inovasi tertentu untuk mempercepat adanya reforma agraria,”ungkapnya.
