Pemerintah Provinsi Maluku Utara menghadapi pekerjaan besar dalam mengejar ketertinggalan konektivitas infrastruktur daerah. Data yang terungkap dalam rapat koordinasi pemerintah daerah menunjukkan kesiapan jalan di Maluku Utara baru mencapai 46 persen.
Untuk menuntaskan konektivitas jalan tersebut, Pemprov Maluku Utara memperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 8 triliun. Sementara kebutuhan pembangunan dan penyempurnaan jalan nasional diperkirakan mencapai Rp 10 triliun.
Total kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan penyempurnaan konektivitas jalan tersebut mencapai sekitar Rp18 triliun.
Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengatakan persoalan konektivitas menjadi salah satu perhatian utama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Sarbin saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemaparan Rencana Sektoral Konfirmasi Data dan Lokasi Tindak Lanjut Penyusunan Rencana Kerja Terpadu di Ruang Bidadari Lantai IV Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Rabu (7/10/2026).
“Konektivitas menjadi salah satu fokus Ibu Gubernur agar pemerataan kesejahteraan berbanding lurus dengan angka pertumbuhan ekonomi dan rakor hari ini adalah tempat agar segera diwujudkan,” ujar Sarbin.
Menurut Sarbin, percepatan pembangunan membutuhkan basis data yang kuat hingga tingkat dasar. Data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebutuhan infrastruktur dan menyusun rencana pembangunan secara terpadu.
Persoalan konektivitas yang disoroti pemerintah tidak hanya menyangkut jalan dan jembatan. Sarbin juga meminta perhatian terhadap konektivitas listrik dan jaringan internet sebagai bagian dari infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia berharap balai-balai kementerian yang hadir dalam rakor tersebut memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara.
Hal serupa ditujukan kepada PT PLN dan PT Telkomsel untuk memperkuat pemerataan akses listrik dan jaringan telekomunikasi di daerah.
Menurut Sarbin, infrastruktur memiliki peran penting dalam memastikan manfaat investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
“Kita semua berikhtiar agar catatan pertumbuhan ekonomi tinggi yang dimiliki daerah dibarengi dengan dukungan infrastruktur agar manfaat investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat,” tutur Sarbin.
Pemprov Maluku Utara kemudian mendorong konfirmasi data dan lokasi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja terpadu. Langkah tersebut diharapkan dapat memperjelas kebutuhan pembangunan konektivitas di masing-masing wilayah.
Dengan tingkat kesiapan jalan yang baru mencapai 46 persen dan kebutuhan anggaran yang besar, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi tantangan penting bagi pemerintah daerah. Konektivitas diharapkan tidak hanya membuka akses antarwilayah, tetapi juga memperkuat distribusi barang, mobilitas masyarakat, serta menopang investasi dan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. (*)
