Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara melesat hingga 21 persen pada 2025. Namun, angka itu belum otomatis menjawab persoalan pemerataan kesejahteraan di wilayah kepulauan. Memasuki usia ke-27 provinsi ini, Gubernur Sherly Tjoanda menjanjikan percepatan pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat agar pertumbuhan tidak berhenti sebagai statistik.
Komitmen tersebut disampaikan Sherly dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Maluku Utara memperingati HUT ke-27 provinsi itu, Senin (12/10/2026). Dengan tema “Tumbuh Harus Terasa”, pemerintah provinsi menyatakan ingin memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat bagi masyarakat di 10 kabupaten/kota.
Sherly mengingatkan, pembentukan Provinsi Maluku Utara 27 tahun silam bukan semata-mata perjuangan memperoleh pemerintahan dan anggaran sendiri. Otonomi daerah, menurut dia, seharusnya membuka akses pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan kesejahteraan yang lebih adil bagi generasi penerus.
Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 21 persen pada 2025. Pada 2026, pertumbuhan disebut berada di kisaran 19 persen. Perkembangan industri pengolahan mineral dan investasi menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah.
Jumlah kawasan industri yang sebelumnya berkisar satu hingga dua kawasan kini berkembang menjadi tiga kawasan. Pemerintah juga menyebut tambahan investasi baru mencapai Rp 27 triliun, sementara akumulasi investasi di kawasan industri mencapai Rp 475,85 triliun.
Di Pulau Obi, keberadaan PT Harita disebut menyerap sekitar 30.000 tenaga kerja. Namun, besarnya investasi dan penyerapan tenaga kerja itu belum dengan sendirinya membuktikan bahwa manfaat pertumbuhan telah dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Maluku Utara.
Sherly mengakui tantangan tersebut. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan kekayaan sumber daya alam tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan nilai tambah yang lebih luas bagi masyarakat.
Salah satu pekerjaan besar pemerintah provinsi adalah memperbaiki konektivitas. Dari sekitar 1.000 kilometer jalan yang menjadi kewenangan provinsi, tingkat kemantapan jalan baru mencapai 46 persen.
Pada 2025, pembangunan jalan provinsi mencapai 25 kilometer. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 125 kilometer sehingga total jalan berlapis hotmix selama dua tahun mencapai 150 kilometer.
Pemerintah menargetkan tambahan 150 kilometer pada 2027. Dengan demikian, total pembangunan yang direncanakan mencapai 300 kilometer, sedangkan sisa sekitar 250 kilometer ditargetkan diselesaikan pada 2028–2029.
Pembangunan jalan tani juga menjadi bagian dari agenda tersebut. Sepanjang 2025–2026, pembangunan jalan tani disebut mencapai 150 kilometer. Pada 2027, targetnya meningkat menjadi 200 kilometer dengan penerapan inovasi stabilisasi tanah.
Untuk memperkuat konektivitas antardaerah, pemerintah melaporkan tahap pertama pembangunan 31 jembatan telah selesai, disusul tahap kedua dengan tambahan 30 jembatan.
Melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah, pemerintah juga mengalokasikan Rp 300 miliar pada 2025 dan Rp 240 miliar pada tahun berikutnya untuk mendukung pembangunan di 10 kabupaten/kota.
Di sektor perumahan, program bedah rumah meningkat dari 700 unit pada 2025 menjadi 1.200 unit pada 2026. Untuk 2027, pemerintah menargetkan 1.500 unit melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dukungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga diperjuangkan. Dari target awal 5.300 rumah pada 2026, sebanyak 4.542 rumah telah terverifikasi. Pemerintah menargetkan kuota 10.000 rumah untuk 10 kabupaten/kota pada tahun berikutnya.
Pendidikan menjadi agenda lain yang dijanjikan pemerintah. Pada 100 hari pertama pemerintahan, layanan SMA, SMK, dan SLB disebut telah diintegrasikan. Program beasiswa bagi putra-putri Maluku Utara juga akan diperluas dari kuota awal 1.000 beasiswa reguler.
Pemerintah turut menjalin kerja sama dengan Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Gadjah Mada melalui jalur afirmasi. Selain itu, kehadiran Politeknik Ketenagakerjaan didorong untuk menyiapkan tenaga kerja terampil.
Di sektor kesehatan, pelayanan operasi jantung telah diresmikan di Halmahera Utara dan Ternate pada 2026. Pemerintah juga mengarahkan dukungan pusat bagi fasilitas kesehatan di Halmahera Timur, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu dengan bantuan Rp 150 miliar, termasuk untuk ICU, CT-Scan, dan ruang operasi bayi prematur.
Revitalisasi rumah sakit regional di Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Tidore Kepulauan turut disiapkan. Sementara itu, Dinas Kesehatan mengejar revitalisasi puskesmas dengan alokasi Rp 51 miliar.
Rencana pembangunan tersebut ditopang rancangan APBD 2027. Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 3,57 triliun, naik 25,5 persen, dengan pendapatan asli daerah sebesar Rp 800 miliar.
Belanja daerah direncanakan Rp 3,8 triliun, meningkat 54 persen dibandingkan APBD induk 2026. Sekitar 30 persen anggaran diprioritaskan untuk konektivitas.
Pemerintah juga menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 3 persen dan pengangguran menjadi 2,5 persen, dengan intervensi bagi 13.000 keluarga miskin ekstrem.
Untuk memperkuat ekonomi masyarakat, pemerintah merencanakan program bibit kelapa seluas 15.000 hektare dan pembukaan 3.000 hektare lahan baru. Sektor perikanan mendapat dukungan melalui 1.000 kredit usaha rakyat bagi nelayan dari BRI, termasuk bantuan mesin 15 dan 20 PK, serta dukungan CSR berupa 32 unit mesin, mobil jenazah, dan ambulans.
Pemerintah juga mendorong program modal kerja Rp 4 juta dengan cicilan Rp 100.000–Rp 180.000 per minggu dan tenor enam bulan hingga satu tahun.
Di sisi keuangan daerah, Pemprov Maluku Utara mengalokasikan Rp 300 miliar dalam APBD Perubahan untuk pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH). Pada 2027, pemerintah merencanakan alokasi tambahan Rp 250 miliar secara bertahap.
Namun, besarnya target belanja dan daftar program tersebut masih harus dibuktikan melalui realisasi anggaran, ketepatan sasaran, serta manfaat yang diterima masyarakat di pulau-pulau yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar.
Menutup pidatonya, Sherly menegaskan pembangunan Maluku Utara membutuhkan keterlibatan semua pihak, bukan hanya pemerintah provinsi.
“Membangun Maluku Utara tidak bisa menjadi pekerjaan satu gubernur, wakil gubernur, satu jajaran pemerintahan, atau satu kelompok politik. Provinsi ini diperjuangkan bersama, maka masa depannya pun harus dibangun bersama,” tegas Sherly.
Ia menutup pidatonya dengan seruan, “Dirgahayu ke-27 Provinsi Maluku Utara, Tumbuhnya Harus Terasa.”
