Jazirah Indonesia – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mempercepat pelaksanaan Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) melalui penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, hingga pemerintah desa dan kelurahan.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat percepatan Program Digitalisasi Bantuan Sosial yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, di Ruang Rapat Wali Kota, Senin (9/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Ismail mengatakan bantuan sosial dari Kementerian Sosial merupakan program penting bagi masyarakat sehingga membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah terkait agar pelaksanaannya berjalan optimal.
Ia juga mengajak masyarakat, baik yang telah maupun belum terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui dinas terkait sebagai bagian dari upaya mendukung percepatan digitalisasi bantuan sosial.
“Kami berharap seluruh masyarakat, baik yang berhak menerima maupun yang belum berhak menerima bantuan, dapat melakukan aktivasi IKD. Ini penting untuk mendukung percepatan program digitalisasi bantuan sosial,” kata Ismail.
Ismail menegaskan, keberhasilan program nasional tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh OPD, camat, lurah, dan kepala desa.
Ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah aktif berkoordinasi dan menyosialisasikan program tersebut kepada masyarakat, termasuk aktivasi IKD dan perluasan agen Perlindungan Sosial (Perlinsos).
“Ini bukan hanya kerja Dinas Sosial maupun Dukcapil, tetapi kita semua memiliki peran aktif untuk menyosialisasikan kepada masyarakat agar seluruh warga Kota Tidore yang telah memiliki KTP dapat melakukan aktivasi IKD serta mendukung program Perlinsos,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan, Amin Hasan, mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan telah membentuk sebanyak 725 agen Perlinsos di wilayah Kota Tidore Kepulauan.
Menurut Amin, koordinasi dengan dinas terkait terus dilakukan, terutama dalam proses penginputan data Perlinsos. Karena itu, dukungan pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan diperlukan agar proses pendataan dapat berjalan di seluruh wilayah.
“Kami terus berkoordinasi dengan dinas terkait dalam penginputan Perlinsos di Kota Tidore. Untuk itu, kami membutuhkan dukungan seluruh camat, lurah, dan kepala desa agar proaktif dalam proses penginputan di wilayah masing-masing,” harap Amin.
Rapat tersebut turut dihadiri Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rudy Ipaenin, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jahra Mandar, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Komunikasi dan Informatika, serta para camat se-Kota Tidore Kepulauan.









