Jazirah Indonesia – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan I Tahun 2026, Senin (16/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kota Tidore Kepulauan tersebut dipimpin Ketua DPRD, Ade Kama. Hadir pula Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, 22 dari 25 anggota DPRD, Staf Ahli Wali Kota, para Asisten Sekda, serta pimpinan OPD.
Dalam pidatonya, Muhammad Sinen mengatakan, penyampaian Nota Keuangan merupakan bagian dari tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 104 dan 105 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ia menjelaskan, penyusunan APBD 2027 dilakukan di tengah tantangan ekonomi dan keterbatasan fiskal daerah akibat dinamika transfer Pemerintah Pusat, meningkatnya belanja wajib, serta tuntutan pelayanan publik.
“Kondisi ini mengharuskan kita untuk lebih cermat, realistis, dan selektif dalam menentukan prioritas pembangunan,” kata Muhammad Sinen.
Menurutnya, arah kebijakan anggaran 2027 difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, konektivitas antarwilayah dan antarpulau, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata.
Selain itu, pemerintah daerah juga memprioritaskan penanggulangan kemiskinan serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak, retribusi, pemanfaatan aset daerah, dan pengembangan potensi ekonomi lokal.
“Setiap rupiah dalam APBD harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Tidore Kepulauan,” tegasnya.
Dalam Nota Keuangan tersebut, Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp915.461.365.764, yang terdiri atas PAD sebesar Rp82.110.770.924, Pendapatan Transfer Rp825.863.556.292, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp7.487.038.548.
Sementara itu, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp986.518.497.631, dengan rincian Belanja Operasi Rp779.550.644.929, Belanja Modal Rp122.119.146.702, Belanja Tak Terduga Rp5.000.000.000, dan Belanja Transfer Rp79.848.706.000.
Untuk Pembiayaan Daerah, penerimaan pembiayaan diperkirakan sebesar Rp73.057.131.867 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2026. Sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp2.000.000.000.
Muhammad Sinen berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama DPRD dapat berlangsung secara konstruktif sehingga menghasilkan APBD yang realistis, berkualitas, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ade Kama, mengatakan Ranperda APBD 2027 bukan sekadar pemenuhan tahapan administratif, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk mencermati arah kebijakan pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta prioritas kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
“APBD pada hakikatnya merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan dan prioritas pembangunan ke dalam alokasi sumber daya keuangan daerah,” ujarnya.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya dari Wali Kota Muhammad Sinen kepada Ketua DPRD Ade Kama.








