Pemprov Malut Masuk Daerah dengan APBD Terendah di Indonesia, Tingkat Kabupaten Ditempati Halut

Jazirah Indonesia – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Triwulan II 2025 di seluruh daerah. Ia menegaskan bahwa belanja pemerintah, termasuk APBD, berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hal itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Strategi Menjaga Pertumbuhan Ekonomi dan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program Tiga Juta Rumah. Forum tersebut berlangsung secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (7/7/2025).

Mendagri mengatakan, belanja pemerintah dapat meningkatkan jumlah peredaran uang di masyarakat sehingga daya beli menguat. Daya beli tersebut berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi.

“Itu (konsumsi rumah tangga) memberikan kontribusi lebih dari 50 persen angka pertumbuhan ekonomi. Itu yang pentingnya belanja pemerintah,” jelasnya.

Tak hanya itu, belanja pemerintah juga berperan sebagai stimulus bagi tumbuhnya sektor swasta. Hal ini perlu diperhatikan lantaran keberadaan sektor swasta sangat penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

“Baik investasi dalam negeri maupun luar negeri, dalam semua tingkatan, besar, sedang, kecil, sampai mikro,” jelasnya.

Ia mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang realisasi APBD-nya terbilang tinggi. Sebaliknya, ia juga memberikan atensi kepada Pemda yang realisasi APBD-nya masih rendah.

Selain itu, Mendagri memberikan catatan terkait realisasi APBD, yakni menekankan agar pendapatan lebih tinggi dibanding belanja.

“Jangan belanjanya lebih banyak daripada pendapatan, (nanti) tekor,” jelasnya.

Berikut daftar daerah dengan realisasi APBD tertinggi hingga terendah berdasarkan data Puspen Kemendagri, 6 Juli 2025

10 Daerah dengan Realisasi Pendapatan Tertinggi di Tingkat Provinsi

1. Papua Tengah
2. Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Kalimantan Barat
4. DKI Jakarta
5. Jawa Timur
6. Bali
7. Sumatera Barat
8. Kalimantan Selatan
9. Nusa Tenggara Barat
10. Kalimantan Utara

Tingkat Kabupaten

1. Sumbawa Barat
2. Lebak
3. Wonogiri
4. Tanah Laut
5. Karangasem
6. Mojokerto
7. Hulu Sungai Selatan
8. Tapin
9. Agam
10. Sijunjung

Tingkat Kota

1. Banjarmasin
2. Serang
3. Bukittinggi
4. Denpasar
5. Payakumbuh
6. Sawahlunto
7. Tasikmalaya
8. Padang Panjang
9. Sukabumi
10. Kediri

10 Daerah dengan Realisasi Pendapatan Terendah di Tingkat Provinsi

1. 1. Papua Pegunungan
   2. Papua Barat Daya
   3. Papua Selatan
   4. Papua Barat
   5. Papua

• Maluku Utara

1. Kalimantan Tengah
2. Aceh
3. Sumatera Utara
4. Riau

Tingkat Kabupaten

1. 1. Luwu Timur
   2. Keerom
   3. Mappi
   4. Sorong
   5. Fakfak
   6. Maybrat
   7. Raja Ampat
   8. Teluk Bintuni
   9. Halmahera Utara
   10. Mamberamo Raya

Tingkat Kota

1. Tual
2. Sorong
3. Gorontalo
4. Lubuklinggau
5. Bima
6. Lhokseumawe
7. Kupang
8. Bengkulu
9. Prabumulih
10. Langsa

10 Provinsi Teratas dengan Realisasi Belanja Tertinggi 

1. D.I Yogyakarta
2. Nusa Tenggara Barat
3. Jawa Barat
4. Kepulauan Riau
5. Jawa Timur
6. Lampung
7. Jawa Tengah
8. Sumatera Barat
9. Gorontalo
10. Banten

Tingkat Kabupaten

1. Ciamis
2. Purbalingga
3. Tangerang
4. Kulon Progo
5. Buleleng
6. Asahan
7. Sumedang
8. Serdang Bedagai
9. Kudus
10. Kebumen

Tingkat Kota

1. Banjarbaru
2. Sukabumi
3. Serang
4. Banjar
5. Sawahlunto
6. Banda Aceh
7. Cimahi
8. Tebing Tinggi
9. Pariaman
10. Pekalongan

10 Provinsi dengan Realisasi Belanja Terendah

1. Papua Barat Daya
2. Papua Barat
3. Papua Tengah
4. Papua Selatan
5. Papua Pegunungan
6. Maluku Utara
7. Kalimantan Tengah
8. Jambi
9. Aceh
10. Riau

Tingkat Kabupaten

1. Luwu Timur
2. Dogiyai
3. Mamberamo Raya
4. Mappi
5. Paniai
6. Sorong
7. Keerom
8. Pegunungan Arfak
9. Teluk Bintuni
10. Manokwari Selatan

Tingkat Kota

1. Tual
2. Makassar
3. Pagar Alam
4. Balikpapan
5. Bengkulu
6. Pekanbaru
7. Bekasi
8. Bima
9. Samarinda
10. Tarakan