Jazirah Indonesia – Rencana perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur tentunya akan disertakan dengan persiapan pemindahan aparatur pemerintahan, hal itu seiring dengan pembangunan infrastruktur.
Pada tahap awal pembangunan ini (periode 2022-2024), pemerintah berencana memindahkan sebanyak 500 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di kementerian dan lembaga ke kawasan IKN.
“Pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500 ribu penduduk tahap awal,” tulis keterangan di situs resmi IKN yang dikutip CNNIndonesia.com, Selasa (18/1/2022).
Pada tahap awal ini bukan hanya PNS yang dipindahkan, pemerintah juga secara bertahap akan memindahkan personel TNI dan Polri ke IKN baru. Namun, proses pemindahan para aparat tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan.
Setelah tahap awal yang diprioritaskan pembangunan infrastruktur utama seperti istana kepresidenan, gedung DPR/MPR serta perumahan, pada tahap kedua pembangunan (periode 2025 – 2035) akan dikembangkan pusat inovasi dan ekonomi serta menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan.
Pada periode ini juga, pemerintah akan mengembangan sektor-sektor ekonomi prioritas sekaligus penerapan sistem insentifnya, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Dikutip dari CNNIndonesia.com, pada Juni 2021 lalu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan pada tahun 2023 perpindahan ke IKN baru sudah dilakukan secara bertahap oleh sebagaian aparatur sipil negara (ASN) di kementerian/lembaga dan instansi pusat.
Pemerintah berharap target pemindahan itu bisa tercapai, sehingga bisa menjalankan struktur pemerintahan dengan sistem smart government di IKN baru pada tahun 2024. Pada 17 Agustus tahun itu pula, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana merayakan HUT Kemerdekaan Indonesia ke-79 di kawasan IKN baru.
Editor : RIOR
Komentar