Jazirah Indonesia – Bantuan sosial (Bansos) yang diberikan pemerintah menyusul kebijakan kenaikan BBM bersubsidi dinilai Anggota Komisi VII DPR RI, Diah Nurwitasari bukan menjadi solusi untuk menekan kesulitan rakyat kecil.
Bantuan itu kata Diah, hanya untuk enam bulan ke depan, sementara kenaikan BBM bisa berkelanjutan. Data penerima Bansos masih jadi PR besar pemerintah, sehingga sebaran bisa tidak tepat sasaran.
“Bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada sekelompok masyarakat juga masih terkendala pada data penerima. Data tersebut masih belum tersinkronisasi, yang belum bisa memisahkan masyarakat mana yang berhak menerima,” jelas Diah Kamis (8/9/2022), dikutip dari laman resmi DPR RI.
Menurutnya, dampak panjang kenaikan BBM bersubsidi dianggap tidak dapat dijawab hanya dengan pemberian Bansos selama beberapa bulan.
Sedangkan dampak kenaikan BBM akan lebih panjang, sehingga solusi tersebut tidak komprehensif. Politisi PKS ini lalu menyindir slogan HUT ke-77 RI,
“Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat” yang dinilai hanya slogan tanpa makna. Kenaikan harga BBM justru akan bertolak belakang dengan slogan tersebut.
Saat mengikuti rapat kerja Komisi VII dengan Menteri ESDM, Kamis lalu, legislator dapil Jawa Barat II ini berharap pemerintah menganulir kebijakan kenaikan BBM ini. Pemerintah masih bisa mendengar suara rakyat yang sedang kesusahan.
“Kami percaya pemerintah memiliki hati nurani untuk mendengarkan suara masyarakat dan memutuskan sebuah kebijakan yang meringankan dan berpihak kepada masyarakat,”jelasnya.
Komentar