Jazirah Indonesia, Tidore – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan menggelar rapat bersama Pemerintah Kota Tidore terkait penyaluran Dana Intensif Daerah (DID) Tahun 2023.
Rapat tersebut melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Inflansi Pemerintah Daerah (TIPD) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola DID.
Wakil ketua I DPRD Kota Tidore Kepulauan, Mochtar Djumati usai rapat tersebut menyampaikan, pembahasan DID menjadi harapan dengan progress yang telah berjalan.
“Sudah ada penyerapan anggaran, kita harap supaya paling lambat bulan Juni semuanya sudah sampai ke masyarakat,” kata Mochtar Djumati usai rapat, Selasa (14/5/ 2024).
Dia mengatakan, terdapat enam OPD yang mandapat mandat mengelola DID dengan total anggaran Rp10,6 milyar.
Keenam OPD tersebut yakni, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
“Dari enam Dinas itu dengan akumulasi anggaran sebesar Rp10,6 milyar, untuk penyerapan anggarannya sudah, kalau realisasi sampai ke lapangannya belum,” kata Mochtar.
Dia berharap agar OPD tersebut dapat segera membelanjakan dana yang dialokasikan dengan tepat sasaran.
“Yang menjadi harapan kita ini muda-mudahan penyalurannya tepat sasaran dan tidak ada doubel dalam penyaluran,” harapnya.
Untuk menghindari double dalam penyaluran, Mochtar mengatakan, DPR menginginkan agar penerima bantuan DID berbasis data Kartu Keluarga (KK).
Ketua DPD Nasdem Kota Tidore ini menambahkan, setelah realisasi penyaluran bantuan DID, DPRD akan melakukan uji petik di masing-masing OPD terkait.
“Kami dari DPRD akan melakukan uji petik di masing-masing OPD terkait, supaya kita pastikan dari semua nama yang diberikan itu tidak doubel,” tandasnya.
