Jazirah Indonesia, Tidore – Setelah menyampaikan Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Kota Tidore Tahun 2023, Walikota Tidore kepulauan Capt, H.Ali Ibrahim kembali menghadiri Rapat paripurna tentang penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Tidore Kepulauan, Jumat (21/6/2024).
Pandangan Fraksi ini diagendakan pada Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan III atas penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan PertanggungJawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Tahun 2023.
Dalam rapat Paripurna ini terdapat, Tiga fraksi yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem dan Fraksi Demokrat Sejahtera melalui juru bicaranya masing-masing tidak lagi membacakan pandangan umum.
Selanjutnya ditindak lanjuti dan dibahas sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD, selanjutnya terdapat dua pandangan umum fraksi yang menyampaikan pandangan umum yakni Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
Pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional yang disampaikan melalui juru bicaranya Kader Hamzah menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan atas hasil audit BPK terhadap LKPD Tahun Anggaran 2023.
Dimana audit itu masih mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kader mengharapkan penghargaan ini menjadi motivasi dan preferensi kinerja pengelolaan keuangan dimasa yang akan datang.
“Kami juga mengapresiasi kepada Tim Teknis Pengendai Inflasi Daerah (TTPID) Kota Tidore Kepulauan yang meraih penghargan Top 3 Nominasi TPID berprestasi.” Tambahnya.
Fraksi PAN juga mengharapkan penghargaan ini memicu semangat kerja kita semua, dan mewujudkan karya nyata di masyarakat.
“Juga menurunkan angka kemiskinan, menjawab mahalnya harga ikan di pasar, daya beli masyarakat yang rendah serta seabrek problematika perekonmian di Kota Tidore.” kata Kader Hamzah.
Senada, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan juru bicara Muhammad H. Fatah juga mengapresiasi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-10 secara berturut-turut.
Hal ini kata Muhammad H. Fatah merupakan hasil kerja keras dan kerja bersama pemerintah daerah dengan semua pihak terkait.
Diharapkan dapat dipertahankan di masa yang akan datang. Outcome dan benefit atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan juga senantiasa meningkat dan bermanfaat luas bagi masyarakat.
“Kami Fraksi PKB juga menyampaikan selamat kepada Pemerintah Daerah yang meraih Penghargaa dari Persiden Republik Indonesia sebagai sebagai Daerah dengan Pengendali Inflasi Daerah terbaik,” ucap Muhammad H. Fatah.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Tidore Kepulauan Ratna Namsa, diikuti oleh 21 dari 25 anggota DPRD Kota Tidore Kepulaua, Forkopimda Kota Tidore Kepulauan, Plh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Drs H. Yakub Husain, Para Asisten Sekda, Sfat Ahli Walikota, Pimpinan OPD, Camat dan Insan Pers.
