Jazirah Indonesia – Pemerintah Provinsi Maluku Utara ( Malut) mencatat realisasi belanja daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp 3,76 triliun atau 91,39 persen dari total belanja yang ditetapkan sebesar Rp 4,15 triliun.
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dalam pidato pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 di rapat paripurna DPRD memaparkan, dari sisi pendapatan, Pemprov Malut berhasil mengumpulkan Rp 3,91 triliun atau 92,45 persen dari target Rp 4,23 triliun.
Menariknya, pendapatan asli daerah (PAD) justru melampaui target yakni mencapai Rp 1,08 triliun atau 121,57 persen dari proyeksi Rp 890 miliar. “Ini menunjukkan peningkatan kinerja pendapatan daerah, meskipun pendapatan transfer dari pemerintah pusat hanya mencapai 84,70 persen dari target,” kata Wagub Sarbin, Kamis (03/07/2025).
Sementara, pendapatan transfer yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi sebesar Rp 2,83 triliun dari target Rp 3,34 triliun. Sedangkan kategori lain-lain pendapatan yang sah tercatat sebesar Rp 290 juta atau 145,15 persen dari target Rp 200 juta.
Dari sisi belanja, Pemprov Malut mengalokasikan anggaran ke dalam empat kategori utama terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer, realisasinya menembus angka Rp 3,76 triliun atau 91,39 persen dari target yang dianggarkan sebesar Rp 4,15 triliun.
Pada komponen pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan tahun 2024 ditargetkan Rp 10,43 miliar dan terealisasi sebesar Rp 10,29 miliar atau 98,64 persen. Sementara pengeluaran pembiayaan terealisasi penuh sebesar Rp 89,48 miliar atau 100 persen. Adapun sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tercatat sekitar Rp 37,86 miliar.
Sarbin menambahkan, laporan keuangan lainnya seperti Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Arus Kas, disampaikan secara rinci dalam lampiran Ranperda pertanggungjawaban APBD.
Wagub mengakui bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2024 belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat, mengingat dinamika pembangunan yang terus berkembang.
“Meski masih banyak yang perlu dibenahi, capaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangan 2024 tetap menjadi keberhasilan kolektif yang patut disyukuri bersama sebagai anugerah yang diberikan Allah SWT,” ujarnya.
