Jazirah Indonesia – Kondisi Penerangan Jalan Umum (PJU) yang rusak dan tidak berfungsi di sejumlah titik di Kota Tidore Kepulauan menjadi perhatian DPRD, terutama penerangan jalan di sekitar tempat ibadah dan jalur arah timur yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan pada malam hari.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan, Abdurrahman Arsyad, meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret menyikapi hal ini.
Abdurrahman mengungkapkan, di lapangan terdapat dua jenis PJU, yakni yang bersumber dari listrik PLN dan berbasis tenaga surya (solar cell). Namun, PJU solar cell di beberapa titik, terutama di lokasi yang berdekatan dengan area kecelakaan lalu lintas, dilaporkan mengalami kerusakan total dan tidak lagi berfungsi.
“Kami berharap dinas terkait segera mengambil langkah. PJU ini merupakan aset dari balai. Jika pemeliharaannya masih menjadi tanggung jawab daerah, maka penerangan jalan di sepanjang jalur arah timur minimal harus segera dinyalakan kembali,” tegasnya.
Selain PJU tenaga surya, ia juga menyoroti PJU yang terhubung dengan jaringan PLN. Menurutnya, pengelolaan dan pemeliharaan penerangan jalan seharusnya dapat diprioritaskan karena sebagian besar infrastruktur pendukung telah tersedia.
“Tiang dan kabel jaringan sudah ada, tinggal penggantian armatur lampu. Fasilitas pendukung seperti mobil forklift dan kabel jaringan juga tersedia,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap kunjungan kerja Komisi II ke kelurahan dan desa, persoalan penerangan jalan selalu menjadi keluhan utama masyarakat karena berkaitan langsung dengan keamanan dan keselamatan berlalu lintas.
Terkait kemitraan Komisi II dengan dinas teknis, khususnya Dinas Perhubungan dan Dinas Pertanian, Abdurrahman berharap kepala dinas beserta jajarannya lebih aktif turun ke lapangan serta menyiapkan usulan program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Tidore Kepulauan.
“Program dari kementerian sebenarnya sudah tersedia. Tinggal bagaimana daerah memiliki kreativitas dan ketegasan untuk menindaklanjutinya, bukan sekadar bicara,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan pengusulan program sejak awal tahun agar dapat segera diproses oleh kementerian dan direalisasikan dalam bentuk pembangunan nyata.
“Harus ada ketegasan, bukan hanya wacana,” pungkasnya.
