Jazirah Indonesia – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025.
Dalam sidang tersebut, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melaporkan rata-rata capaian indikator kinerja daerah mencapai 100,49 persen atau melampaui target yang telah ditetapkan.
LKPJ disampaikan langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Ade Kama dan dihadiri 23 dari 25 anggota DPRD, Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta insan pers.
Dalam pemaparannya, Muhammad Sinen menjelaskan bahwa LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, serta realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Ia mengatakan, tahun 2025 merupakan periode yang strategis karena menjadi tahun transisi sekaligus tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2025–2029.
“Seluruh capaian kinerja tersebut mengacu pada visi pembangunan daerah, yakni mewujudkan Tidore Kepulauan yang aman, nyaman, ramah, maju, dan berkelanjutan untuk semua. Visi ini menjadi arah dan pedoman bagi seluruh komponen masyarakat serta pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan,” ujar Muhammad Sinen.
Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja mencapai 100,49 persen. Indeks Infrastruktur menjadi penyumbang capaian tertinggi dengan realisasi 89,11 dari target 85,00 atau setara 104,84 persen.
Sementara Indeks Demokrasi Daerah dan Reformasi Birokrasi juga hampir memenuhi target dengan capaian masing-masing 99,99 persen dan 99,76 persen.
Meski demikian, Wali Kota mengakui masih terdapat sejumlah indikator yang belum memenuhi target. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat sebesar 72,91 atau 97,37 persen dari target 74,88.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 2,30 persen dari target 4,20 persen atau 54,76 persen.
Tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,02 persen, lebih tinggi dari target 3,33 persen, sedangkan tingkat kemiskinan tercatat 6,54 persen atau sedikit di atas target 6,20 persen.
“Kita masih memiliki tantangan serius pada sejumlah indikator utama, terutama pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan yang perlu menjadi perhatian bersama,” katanya.
Muhammad Sinen juga menyoroti sektor lingkungan dan kebencanaan. Indeks Risiko Bencana meningkat menjadi 241,25 dari target 161,25, seiring meningkatnya risiko bencana secara nasional.
Di bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah terealisasi 10,18 tahun dari target 10,56 tahun.
Menurutnya, berbagai indikator yang belum tercapai akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran Tahun 2026.
Namun, upaya tersebut dihadapkan pada tantangan keterbatasan fiskal akibat penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN.
“Di satu sisi pemerintah daerah harus memenuhi berbagai program pembangunan yang telah direncanakan, sementara di sisi lain ruang fiskal semakin terbatas karena sebagian besar anggaran dialokasikan untuk belanja pegawai, termasuk gaji PPPK,” jelasnya.
Melalui penyampaian LKPJ tersebut, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berharap DPRD dapat memberikan rekomendasi dan masukan yang konstruktif sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Kami membuka ruang kolaborasi dan berharap dukungan semua pihak demi kemajuan nyata Kota Tidore Kepulauan,” pungkasnya.
Rapat paripurna diakhiri dengan penyerahan dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2025 dari Wali Kota Muhammad Sinen kepada Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ade Kama, untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.
