Jazirah Indonesia – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) mulai menggeser arah pembangunan. Setelah bertahun-tahun bertumpu pada tambang, kini sektor kelautan didorong menjadi penopang baru. Gubernur Sherly Tjoanda menyebut, dominasi wilayah laut belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Dalam Forum Diskusi Terpumpun bertajuk Menata Masa Depan Perikanan Malut di Ternate, Minggu, 12 April 2026, Sherly menggambarkan situasi yang ia sebut sebagai paradoks. Sumber daya laut melimpah, tetapi nelayan tetap berada dalam tekanan ekonomi.
“Tanpa hilirisasi dan keterlibatan swasta, potensi laut kita hanya akan tersimpan di bawah air tanpa memberi nilai ekonomi,” ujarnya.
Pemerintah daerah menyiapkan empat pilar transformasi. Mulai dari modernisasi armada tangkap berkapasitas 5–20 gross tonnage, revitalisasi rantai dingin melalui pembangunan cold storage dan pabrik es, penguatan hilirisasi melalui industri pengolahan, hingga pembukaan investasi dengan skema bagi hasil.
Targetnya bukan sekadar angka pertumbuhan. Sherly menegaskan, ukuran keberhasilan adalah perubahan nyata dalam kehidupan nelayan. “Ketika anak nelayan bisa kuliah dari hasil laut, itu baru berhasil,” kata dia.
Namun, upaya menggeser arah ekonomi ini berlangsung di tengah tekanan fiskal dan ketimpangan yang belum terpecahkan.
Sehari setelah itu, dalam Musyawarah Daerah Partai Golkar Maluku Utara, Minggu, 12 April 2026, Sherly menyampaikan kritik terbuka di hadapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Ia menyoroti pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 34 persen, tertinggi secara nasional, tetapi belum dinikmati merata oleh masyarakat. Ketimpangan, kata dia, masih menjadi persoalan utama.
Di saat yang sama, pemerintah pusat justru memangkas Transfer ke Daerah, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH). Nilainya mencapai sekitar Rp 3,5 triliun untuk provinsi dan 10 kabupaten/kota.
Pemangkasan itu berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur dasar. Jalan dan jembatan, yang menjadi tulang punggung konektivitas wilayah kepulauan, terancam tertunda. “DBH jangan sampai dipangkas,” ujar Sherly.
Tekanan lain muncul dari sektor industri. Ia mengingatkan potensi pengurangan tenaga kerja di kawasan industri, terutama jika hilirisasi tidak berjalan optimal.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong percepatan pengembangan industri turunan, terutama dari komoditas nikel. Produk seperti stainless steel dinilai mampu menyerap tenaga kerja sekaligus meningkatkan nilai tambah.
Sherly bahkan menyinggung peluang pasar global, termasuk hasil kunjungannya ke India, yang menunjukkan tingginya permintaan produk hilir berbasis nikel. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan Maluku Utara dalam proyek strategis nasional industri baterai.
“Maluku Utara tidak boleh hanya jadi pemasok bahan mentah,” kata dia.
Sejumlah pakar yang hadir dalam forum sebelumnya memperkuat urgensi perubahan arah ini. Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, menyebut Maluku Utara sebagai “tambang protein” dengan potensi besar jika dikelola berbasis teknologi seperti sistem informasi geografis dan pendekatan maximum sustainable yield.
Ia memperkirakan, pengembangan tambak udang vaname seluas 10 ribu hektare dapat menghasilkan hingga Rp 45 triliun, tiga kali lipat dari APBD Maluku Utara saat ini.
Sementara itu, kalangan akademisi mengingatkan pentingnya pendekatan yang lebih menyeluruh. Pengembangan budidaya cepat panen seperti rumput laut dan ikan nila dinilai bisa menjadi solusi jangka pendek. Di sisi lain, kebijakan perikanan juga harus mempertimbangkan aspek sosial agar tepat sasaran.
Persoalan stunting di wilayah pesisir turut menjadi perhatian. Pemanfaatan hasil laut sebagai sumber protein dinilai dapat menjadi bagian dari solusi.
Di tengah berbagai tantangan itu, Maluku Utara kini berada di persimpangan. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi melesat ditopang industri ekstraktif. Di sisi lain, ketimpangan, tekanan fiskal, dan ancaman tenaga kerja masih membayangi.
Peralihan ke sektor kelautan dan percepatan hilirisasi menjadi taruhan besar: apakah mampu menjembatani jurang antara angka pertumbuhan dan kesejahteraan nyata.
