Jazirah Indonesia – Komisi V DPR RI menyoroti persoalan infrastruktur dan konektivitas di Maluku Utara yang dinilai masih menjadi tantangan utama di wilayah kepulauan tersebut. Dalam kunjungan kerja pada Rabu (22/4/2026), rombongan yang dipimpin Irine Yusiana Roba Putri menegaskan pentingnya percepatan pembangunan sebagai prioritas nasional.
“Maluku Utara ini wilayah kepulauan, sehingga tantangan infrastrukturnya sangat besar. Karena itu, percepatan pembangunan harus menjadi prioritas,” kata Irine.
Kunjungan ini sekaligus menjadi forum untuk menghimpun kebutuhan daerah yang akan diusulkan ke pemerintah pusat melalui APBN. Komisi V memastikan akan mengawal berbagai usulan prioritas hasil pertemuan dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.
Dalam agenda lapangan, Komisi V meninjau hunian tetap (huntap) bagi korban banjir bandang Rua di Kelurahan Jambula. Dari dialog dengan warga, ditemukan sejumlah kekurangan pada fasilitas hunian yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat.
Irine menegaskan, pembangunan tidak boleh berhenti pada penyelesaian fisik semata, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi warga. “Pembangunan harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, kondisi jalan di sejumlah wilayah juga menjadi perhatian. Kerusakan jalan dan titik longsor yang belum tertangani dinilai menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi. Keterbatasan anggaran diakui menjadi kendala, namun penentuan skala prioritas dinilai krusial.
“Kita harus bijak menentukan prioritas, terutama yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat,” kata Irine.
Komisi V juga menyoroti sektor transportasi laut yang masih membutuhkan penguatan, baik dari sisi armada kapal maupun infrastruktur pelabuhan, guna meningkatkan konektivitas antar wilayah.
Irine menekankan, keberhasilan pembangunan di Maluku Utara sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mengapresiasi keterbukaan pemerintah daerah dalam menyampaikan data dan kebutuhan pembangunan.
Ke depan, pembahasan lanjutan akan dilakukan untuk menetapkan prioritas pembangunan yang paling mendesak, dengan harapan dapat direalisasikan pada 2026 hingga 2027.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Maluku Utara, sekaligus meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan tersebut. (*)
