Jazirah indonesia – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan menggelar Rapat Paripurna Istimewa Masa Persidangan II Tahun 2025, Rabu (29/4), dengan agenda penyampaian catatan dan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Dalam pidatonya, Wali Kota menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan pemerintah pusat, khususnya terkait Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan belanja negara.
“Kebijakan efisiensi anggaran 2025 merupakan langkah berani dan krusial untuk menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih sehat. Kunci keberhasilannya terletak pada transparansi, pengawasan ketat, dan kemampuan memprioritaskan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Muhammad Sinen.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mengelola keuangan serta memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Efisiensi anggaran, kata dia, bukanlah penghambat pembangunan, melainkan momentum untuk berinovasi.
Wali Kota yang juga mantan Wakil Wali Kota dua periode itu mengakui kebijakan efisiensi berdampak pada aktivitas pemerintahan dan pembangunan di awal pelaksanaan RPJMD 2025–2029.
Karena itu lanjutnya, pemerintah daerah akan mengidentifikasi kembali prioritas pembangunan yang memiliki efek domino terhadap perekonomian lokal.
Langkah strategis yang akan ditempuh antara lain melakukan pemetaan ulang program dengan memprioritaskan sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi daerah.
Penguatan infrastruktur pendukung di sektor tersebut diharapkan mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan PAD.
Selain itu, efisiensi belanja akan diformulasikan secara proporsional guna memperkuat jaring pengaman sosial serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Pemerintah juga memastikan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan tetap berjalan optimal di tengah pengetatan anggaran.
Menutup pidatonya, Wali Kota mengajak seluruh pihak menjadikan efisiensi sebagai momentum membangun struktur keuangan daerah yang lebih sehat, transparan, dan tangguh.
“Dengan komitmen bersama, saya optimistis Kota Tidore Kepulauan mampu mencapai target pembangunan meski di tengah keterbatasan fiskal, menuju visi daerah yang aman, nyaman, ramah, maju, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, rekomendasi DPRD yang disampaikan juru bicara Sarmin Mustari mencakup berbagai sektor strategis.
Di sektor pendidikan, DPRD mendorong audit internal dan pemerataan akses belajar. Di sektor kesehatan, direkomendasikan transformasi program penanganan stunting serta audit kinerja layanan.
Untuk sektor tenaga kerja, DPRD mengusulkan pembaruan kurikulum pelatihan serta pengembangan platform digital “Tidore Karir” sebagai sistem informasi ketenagakerjaan.
Sementara di sektor sosial, direkomendasikan restrukturisasi program KUBE, validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hingga transformasi bantuan sosial menuju kemandirian.
Di sektor pertanian dan perikanan, DPRD mendorong peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, serta penguatan koperasi nelayan guna menjamin ketersediaan BBM, operasional, dan kebutuhan logistik.
“Rekomendasi juga menyasar sektor ekonomi kreatif dan koperasi, perencanaan dan keberlanjutan, hingga tata kelola. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari output, tetapi juga outcome yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Sarmin.
