Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman mendorong OPD terkait menyiapkan terobosan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga pengendalian inflasi di daerah.
Dorongan tersebut disampaikan Ahmad Laiman usai mengikuti Rapat Koordinasi Pemantauan, Pengawalan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Wilayah Maluku, Maluku Utara dan Papua Tahun 2026 melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (16/9/2026).
Rakor dipimpin Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Prof. Dr. Hoiruddin Hasibuan.
Pertemuan tersebut membahas langkah pemerintah daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi serta mengoptimalkan kebijakan dan anggaran daerah.
Ahmad Laiman mengatakan rakor tersebut menjadi langkah awal untuk menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah optimalisasi APBD dan pengendalian inflasi.
“Hari ini Kota Tidore bersama kabupaten/kota lainnya yang ada di Maluku, Maluku Utara dan Papua melakukan pertemuan awal untuk menyusun strategi di masing-masing daerah agar target nasional dapat tercapai dengan baik,” ujar Ahmad Laiman.
Ia meminta OPD terkait terus melakukan inovasi dan menyusun langkah konkret yang dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga di Kota Tidore Kepulauan.
Menurutnya, penyediaan data yang akurat menjadi bagian penting dalam penyusunan strategi tersebut.
Data dari masing-masing daerah nantinya akan menjadi bahan penyusunan langkah strategis yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
“Harapannya, berbagai terobosan yang kita siapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi Kota Tidore Kepulauan menjadi lebih baik ke depan,” katanya.






![Foto bersama Bupati penyerahan bantuan armada penangkapan ikan berlokasi di (TPI) [Foto. Wahono]](https://jazirah.id/wp-content/uploads/2023/01/Foto-bersama-Bupati-penyerahan-bantuan-armada-penangkapan-ikan-berlokasi-di-TPI-Foto.-Wahono-300x178.jpg)
![Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat menerima masukan terkait revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dari DPP Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia dan KADES Indonesia Bersatu di Ruang Rapat Komisi II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1/2023). [Foto: Jaka/Man. Dpr.go.id].](https://jazirah.id/wp-content/uploads/2023/01/22-2-300x178.jpg)
![Ilustrasi [Pict. bidiknews-indonesia.com]](https://jazirah.id/wp-content/uploads/2023/01/1-2-300x178.jpg)
