Pemerintah memperkirakan pembangunan pembangkit listrik dan jaringan berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia hingga 2060 membutuhkan investasi sekitar US$1 triliun.
Dengan asumsi nilai tukar Rp17.892 per dolar AS, kebutuhan tersebut setara dengan sekitar Rp17.892 triliun.
Besarnya kebutuhan pendanaan tersebut menjadi salah satu tantangan dalam agenda transisi energi nasional.
Pemerintah menempatkan pengembangan energi rendah karbon sebagai bagian dari strategi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan energi.
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ellen Setiadi, mengatakan kebutuhan investasi sektor energi tersebut merupakan bagian dari kebutuhan mobilisasi investasi yang lebih luas untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Pernyataan itu disampaikan Ellen dalam pre-event Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 bertajuk Resilient Business in the Net Zero Era di Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Menurut Ellen, kebutuhan mobilisasi investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen diperkirakan mencapai US$799 miliar.
Sementara itu, pembangunan pembangkit dan jaringan energi terbarukan hingga 2060 membutuhkan dana sekitar US$1 triliun.
“Seluruh agendanya ini membutuhkan investasi yang besar,” kata Ellen.
Kebutuhan Listrik Terus Bertambah
Kebutuhan investasi tersebut tidak terlepas dari proyeksi peningkatan permintaan listrik nasional.
Pemerintah memperkirakan konsumsi listrik Indonesia dapat mencapai sekitar 600 terawatt-hour (TWh) pada 2030, dengan konsumsi listrik per kapita mendekati 2.000 kilowatt-hour.
Kondisi tersebut membuat pengembangan kapasitas pembangkit harus berjalan beriringan dengan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi.
Pemerintah juga menilai pasokan listrik ke depan tidak hanya harus mencukupi kebutuhan, tetapi juga andal, kompetitif, dan semakin rendah emisi.
Dalam arah kebijakan terbaru, energi surya menjadi salah satu sumber EBT yang mendapat perhatian.
Pemerintah mendorong pengembangan kapasitas energi surya hingga 100 gigawatt peak (GWp). Penguatan jaringan listrik pintar atau smart grid juga disiapkan untuk mendukung integrasi pembangkit EBT ke dalam sistem kelistrikan.
Transisi Energi dan Target Ekonomi
Pemerintah melihat transisi energi tidak semata-mata sebagai agenda penurunan emisi. Pengembangan energi bersih juga diarahkan untuk menciptakan peluang investasi dan kegiatan ekonomi baru.
Ellen menyampaikan bahwa agenda transisi energi berkaitan dengan upaya mencapai tiga sasaran, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan dan kemandirian energi, serta mencapai target net zero emission pada 2060.
Indonesia memiliki potensi EBT dari berbagai sumber, mulai dari tenaga surya, hidro, angin, bioenergi, panas bumi hingga energi laut.
Tantangannya adalah mengubah potensi tersebut menjadi proyek yang dapat direalisasikan, menarik investasi, sekaligus menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.
Besarnya kebutuhan pendanaan membuat keterlibatan sektor swasta dan lembaga pembiayaan menjadi penting.
Pemerintah juga perlu memastikan proyek energi terbarukan memiliki kepastian regulasi, kesiapan jaringan, serta skema pembiayaan yang memungkinkan proyek berjalan secara komersial.
ISF 2026 Dorong Investasi Berkelanjutan
Pembahasan mengenai kebutuhan investasi energi tersebut menjadi bagian dari rangkaian menuju Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026. Forum tersebut dijadwalkan berlangsung pada 6–7 Oktober 2026 di Jakarta dengan agenda yang antara lain membahas pengembangan energi terbarukan, infrastruktur transmisi, ketahanan energi, serta pembiayaan transisi energi.
ISF sendiri diarahkan sebagai forum untuk mempertemukan pemerintah, dunia usaha, investor dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong investasi berkelanjutan.
Pada penyelenggaraan ISF 2025, tercatat komitmen investasi sebesar Rp278,33 triliun dari berbagai kerja sama yang mencakup energi bersih, kelautan, karbon, kehutanan dan infrastruktur hijau.
Dengan kebutuhan investasi EBT yang mencapai sekitar US$1 triliun hingga 2060, pemerintah menghadapi kebutuhan untuk memperbesar sumber pembiayaan sekaligus mempercepat kesiapan proyek.
Pengembangan pembangkit dan jaringan menjadi faktor penting agar peningkatan kebutuhan listrik dapat diimbangi dengan pasokan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
