Wakil Wali Kota Tidore Sampaikan Jawaban Pemkot atas Pandangan Fraksi DPRD atas APBD 2027

Jazirah Indonesia – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyampaikan jawaban atas seluruh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027.

Jawaban tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027, Selasa (17/11/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kota Tidore Kepulauan itu dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ridwan Muhammad Yamin. Hadir pula 22 dari 25 anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Mengawali penyampaiannya, Ahmad Laiman menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas pendapat, pandangan, serta masukan terhadap Ranperda APBD 2027.

Menurutnya, masukan tersebut merupakan bentuk perhatian dan tanggung jawab kelembagaan DPRD dalam memastikan kebijakan anggaran daerah disusun secara berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Terkait pendapatan daerah, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sependapat dengan pandangan fraksi-fraksi mengenai pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah kebijakan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.

Pada 2027, PAD ditargetkan sebesar Rp82.110.770.924 atau meningkat Rp9.743.468.550 dibandingkan target Tahun Anggaran 2026.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah akan memetakan potensi pajak dan retribusi, meningkatkan digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, serta melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja OPD pengelola PAD.

Sementara pada aspek belanja daerah, Ahmad menjelaskan bahwa tingginya porsi Belanja Operasi dipengaruhi Belanja Pegawai yang mencapai 66,39 persen.

Menurutnya, efisiensi pada komponen tersebut dapat dilakukan apabila kebijakan pemerintah pusat terkait pengalihan pembayaran gaji PPPK paruh waktu dan penuh waktu melalui APBN terealisasi.

Adapun belanja rutin dan operasional lainnya, kata dia, telah diefisiensikan selama dua tahun terakhir. Pemerintah daerah juga tetap berkomitmen memenuhi alokasi anggaran pendidikan sebesar 10 persen dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.

Selain itu, perhatian anggaran tetap diarahkan pada sektor unggulan, seperti pariwisata, perikanan, pertanian, infrastruktur dasar, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan.
Ahmad menambahkan, kegiatan fisik serta pengadaan barang dan jasa yang belum terlaksana pada Tahun Anggaran 2026 akibat kebijakan efisiensi telah diakomodasi dalam Ranperda APBD 2027. Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan RSUD juga menjadi perhatian pemerintah daerah.

Mengantisipasi dampak El Niño dan La Niña berdasarkan perkiraan BMKG pada 2027, pemerintah daerah akan mengoptimalkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp5 miliar serta anggaran pada OPD teknis untuk membantu masyarakat yang terdampak.

Pada aspek pembiayaan daerah, Ahmad menjelaskan bahwa alokasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp73.057.131.867 dalam Ranperda APBD 2027 berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai peralihan pembayaran gaji PPPK melalui APBN yang masih dalam tahap pembahasan.

Selain itu, pemerintah daerah masih memiliki piutang kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang belum disalurkan, dengan nilai kurang lebih Rp160 miliar.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal pada Perumda Ake Mayora. Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat kapasitas pelayanan dan meningkatkan kinerja perusahaan daerah.

Di akhir penyampaiannya, Ahmad Laiman meminta pimpinan dan anggota DPRD yang akan membahas Ranperda APBD 2027 agar mencermati serta menilai setiap program dan kegiatan yang direncanakan.

Ia berharap pembahasan bersama tersebut dapat menghasilkan Ranperda APBD yang lebih berkualitas dan sesuai dengan harapan pemerintah daerah maupun masyarakat.