Jazirah Indonesia – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tidore Kepulauan, sebagai bagian dari evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan sekaligus pijakan perencanaan pembangunan ke depan.
LKPJ tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, pada Rapat Paripurna ke-10 masa persidangan II Tahun 2025-2026 yang digelar di Gedung DPRD Kota Tidore.
Dalam pidatonya, Muhammad Sinen menjelaskan bahwa ruang lingkup LKPJ mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, serta laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Ia menegaskan, tahun 2025 memiliki makna strategis sebagai tahun transisi sekaligus tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2025–2029.
Seluruh capaian kinerja, kata dia, mengacu pada visi pembangunan daerah, yakni terwujudnya Tidore Kepulauan yang aman, nyaman, ramah, maju, dan berkelanjutan untuk semua.
“Visi ini menjadi arah dan pedoman bagi seluruh komponen masyarakat serta jajaran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan,” ujar Muhammad Sinen.
Secara umum, capaian indikator kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Rata-rata capaian kinerja seluruh indikator mencapai 100,49 persen.
Indeks infrastruktur menjadi kontributor terbesar dengan realisasi 89,11, melampaui target 85,00 atau dengan capaian 104,84 persen.
Sementara itu, Indeks Demokrasi Daerah dan Reformasi Birokrasi juga menunjukkan tingkat presisi yang tinggi, masing-masing dengan capaian 99,99 persen dan 99,76 persen.
Meski demikian, terdapat beberapa indikator yang masih perlu perhatian. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat sebesar 72,91, masih di bawah target 74,88 atau dengan capaian 97,37 persen.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dari target 4,2 persen menjadi 2,30 persen atau 54,76 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga masih berada di angka 4,02 persen, lebih tinggi dari target 3,33 persen, sementara tingkat kemiskinan tercatat 6,54 persen, sedikit di atas target 6,20 persen.
“Kita masih memiliki tantangan serius pada sejumlah indikator utama, terutama pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan yang perlu menjadi perhatian bersama,” kata Muhammad Sinen.
Ia juga menyoroti sektor lingkungan dan kebencanaan, di mana indeks risiko bencana meningkat signifikan menjadi 241,25 dari target 161,25. Kondisi ini, menurutnya, terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan data nasional.
Di sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah terealisasi 10,18 tahun dari target 10,56 tahun, atau setara dengan tingkat pendidikan kelas 10 (SMA kelas 1).
Terkait berbagai persoalan yang belum terselesaikan, Muhammad Sinen menegaskan bahwa hal tersebut menjadi fokus dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2026.
Namun, ia mengakui adanya tantangan fiskal akibat penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN.
Di satu sisi, pemerintah daerah harus memenuhi janji pembangunan, sementara di sisi lain ruang fiskal semakin terbatas karena sebagian besar anggaran terserap untuk belanja pegawai, termasuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Melalui penyampaian LKPJ ini, Pemerintah Kota Tidore berharap memperoleh masukan konstruktif dari DPRD guna memperbaiki arah pembangunan ke depan.
“Kami membuka ruang kolaborasi dan berharap dukungan semua pihak demi kemajuan nyata Kota Tidore Kepulauan,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ade Kama, dan dihadiri 23 dari 25 anggota DPRD, Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, serta insan pers.
Kegiatan diakhiri dengan penyerahan dokumen LKPJ Tahun 2025 dari Wali Kota kepada Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan.
