oleh

Besarnya Investasi Tak Sejalan dengan Kesejahteraan

Jazirah Indonesia – Besarnya investasi di sejumlah wilayah, khususnya luar Pulau Jawa, tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Padahal keinginan Presiden Joko Widodo, dengan hadirnya investasi yang besar mampu berbanding lurus dengan pengurangan kemiskinan di masyarakat.

banner 1200x500

Ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam saat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia beserta jajaran, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (31/1/2022).

“Berdasarkan data BPS dan beberapa data yang kami terima menunjukkan bahwa investasi yang besar tidak sejalan dengan kesejahteraan yang ada di masyarakat,” ujar Mufti, dikutip dari laman resmi DPR RI.

Dia mencontohkan, di Sulawesi Tenggara dan Sumatera Selatan. Di Sultra, sejak 2018 hingga kuartal III 2021 nilai investasi yang telah ditanam sampai sekitar Rp70,9 triliun.

Namun lanjutnya, angka kemiskinannya masih di angka 11,6 persen. Di Sumsel, dengan kumulatif investasi yang sama hingga kuartal III 2021, yaitu sekitar Rp116,3 triliun angka kemiskinannya sekitar 12,8 persen.

“Angka kemiskinan di kedua provinsi ini, jauh di atas rata-rata kemiskinan nasional yang berada di angka 9 persen. Coba kita bandingkan di Bangka Belitung yang investasi di sana tidak besar yang hanya Rp 14,2 triliun, tapi kemiskinannya hanya 4,7 persen”, ujar Mufti.

Pihaknya berharap peningkatan investasi ini juga perlu dibarengi dengan target-target kesejahteraan masyarakat. Karena memang itu tujuan investasi.

Diketahui, berdasarkan paparan dari Menteri Bahlil, tren realisasi investasi Jawa dan Luar Jawa mengalami pergeseran mengarah ke luar Jawa sejak 2020 hingga 2021.

Pada 2019 realisasi investasi di Luar Jawa sebesar 46,3 persen, pada 2020 naik menjadi 50,5 persen, dan pada 2021 naik menjadi 52 persen.

Hal ini merupakan hasil dari pembangunan infrastruktur di Luar Pulau Jawa yang masif sejak periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi.

Komentar