Jazira Indonesia – FBTPI – KPBI Maluku Utara (Malut) menyatakan mendukung aksi protes yang dilakukan oleh Forum Pemerhati Guru (FPG) Halmahera Tengah (Halteng) pada 3 Februari 2022 lalu.
Dimana aksi ratusan guru tersebut mempertanyakan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan pembagian Anggaran fungsional serta masalah gaji PTT atau tenaga honorer yang dianggap tak merata.
PTT disebutkan seharusnya dibayar sebesar Rp.1.750 000 sesuai SK Bupati, faktanya saat pembayaran diberikan tidak sesuai SK bupati dan diterima hanya Rp. 1.500 000.
Selain itu, soal dana rutin yang juga disebutkan tidak terbayar tepat waktunya hingga mengalami keterlambatan pembayaran dari triwulan 3 dan triwulan 4 tahun 2021 sampai sekarang.
Olehnya, FBTPI-KPBI Malut melalui ketuanya Aslan Sarifudin menyampaikan, aksi protes yang digelar oleh guru honorer yang mengatasnamakan FPG Halteng tersebut adalah bentuk perjuangan hak-hak mereka.
“Aksi itu adalah bentuk dari gerakan rakyat untuk memperjuangkan hak-hak guru yang telah di abaikan oleh pemerintah setempat”, kata Aslan kepada Jazirah Indonesia, Sabtu (5/2/2022).
Olehnya lanjut Dia, pihaknya mendukung perjuangan Guru di Halteng dengan meminta Pemerintah Halteng untuk secepatnya memenuhi tuntutan para guru tersebut.
“Sikap dan dukungan kami meminta Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Tengah, Dinas Pendidikan, DPRD agar segera merealisasi seluruh tuntutan Guru, mulai dari PTT, dan lainnya dibayar harus sesuai SK Bupati”, kata Asalan.
Asalan menegaskan, jika tuntutan ini tidak direalisasikan, pihaknya akan mengkonsolidasi gerakan lebih besar, mulai dari unsur mahasiswa, pemuda, guru, buruh dan unsur rakyat lain datangi pemerintah daerah Halteng.
Dia menambahkan, hak- hak guru perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah daerah, karena guru lah sehingga peradaban bangsa ini bisa kokoh dan mencerahkan.
Komentar