Jazirah Indonesia – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tidore mengecam tindakan diduga pemukulan dilakukan oleh Anggota Satpol-PP Kota Tidore Kepulauan terhadap anggota massa aksi Barisan Rakyat Tidore Bergerak (BARATIB) pada Kamis, 24 Maret kemarin.
Dimana aksi yang dilakukan di depan kantor Walikota Tidore Kepulauan (Tikep) itu, menyuarakan masalah banjir, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan di desa Trans Maidi Kecamatan Oba Selatan Kota Tikep.
Baca juga: BARATIB Desak Pemerintah Kota Tidore Tangani Sejumlah Masalah di Oba Selatan
PMII Cabang Tidore melalui Ketua Umum Adnawati menilai tindakan yang dilakukan Satpol PP itu merupakan tindakan represif dan tidak wajar.
Olehnya, secara organisasi lanjutnya, PMII Cabang Tidore mengutuk keras tindakan represif yang dilakukan oleh pihak keamanan (satpol pp) terhadap massa aksi BARATIB.
“Tindakan Satpol PP itu merupakan tindakan represif, tindakan itu sudah tidak wajar serta tidak manusiawi”, kata Adnawati Umar, Jumat (25/3/202).
Soal penyampaian pendapat kata Adnawati, sudah diatur dalam UU No 9 tahun 1998, massa aksi berhak menyampaikan Pendapat.
“Pihak keamanan itu tugasnya hanya mengawal dan mengamankan masa aksi bukan jadi preman”, tegas Adnawati.
Adnawati juga meminta agar Kasatpol PP mengevaluasi anggota yang lakukan tindakan kekerasan di lapangan, demikian juga Kasatpol PP harus dievaluasi oleh Walikota.
Baca juga: HMI Cabang Tidore Desak Wali Kota Tidore Evaluasi Kasatpol PP dan Jajarannya
“Pimpinan tertinggi selaku pengambil kebijakan (Pak Walikota) agar mengevaluasi tindakan premanisme ini tidak lagi terulang”, tutupnya.
Komentar