Jazirah Indonesia – Agar seluruh program pemerintah bisa dinikmati masyarakat di sisa waktu satu tahun kepemimpinan, Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Ghani Kasuba berencana dalam waktu dekat akan mengevaluasi kinerja jajarannya di Pemprov Malut.
Menurut informasi yang diperoleh, sedikitnya ada 19 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi sasaran evaluasi tersebut.
“Betul, pak gubernur akan mengevaluasi 19 OPD dalam waktu dekat ini,” akui Seka Provinsi, Malut, Samsuddin A. Kadir, (15/12/2022).
Evaluasi yang dilakukan gubernur ini Kata Samsuddin, merupakan hal biasa dilakukan seorang kepala daerah untuk penyegaran pemerintahan untuk enam bulan sekali atau dua tahun sekali.
Kendati begitu, mantan Kepala Bappeda Malut itu mengaku belum tahu OPD mana saja yang akan dievaluasi gubernur.
“Tetapi mereka tetap dievaluasi dalam waktu dekat ini oleh bapak gubernur,” tukasnya.
Adapun 19 pimpinan OPD yang akan dievaluasi oleh Gubernur Abdul Gani Kasuba menurut informasi yang diperoleh antara lain, Direktur RSDU Chasan Boesoirie, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Biro Adpim, Biro Hukum, Dishub, Kesbangpol, Biro Ekonomi, ditambah Biro Kesra, dan Dinas PMD. Kemudian ada juga Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, BKD, Dinsos, BPKAD, Bappeda, Dinas Pangan, lalu Dinas Perkim, Dinas PUPR, dan Dikbud.
Sementara itu, dukungan terhadap niat Gubernur Abdul Ghani Kasuba yang berencana mengevaluasi pimpinan OPD, didukung oleh Wakil Ketua DPRD Malut, M. Rahmi Junaidi Husen.
Rahmi mengatakan, DPRD Malut sangat mendukung jika betul apa yang direncanakan gubernur tersebut benar-benar dilakukannya.
Menurut Ketua DPD Demokrat Malut ini, evaluasi kinerja pimpinan OPD harus dilakukan gubernur mengingat banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di lingkungan Pemprov Malut.
Ketimpangan itu seperti kasus tunggakan gaji Guru Honorer (Honda) selama enam bulan, tunggakan gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum dibayar selama tujuh bulan, hingga tunggakan TPP pegawai RSUD Chasan Boesoirie.
Bahkan kebobrokan Pemprov Malut ini mencuat ke media massa dan menjadi perbincangan serius di masyarakat.
“Itu fakta yang harus diseriusi gubernur, sebab pendidikan dan kesehatan merupakan instrumen penting bagi kemajuan suatu daerah. Jadi intinya kami mendukung rencana gubernur mengevaluasi jajarannya itu,” tandas Rahmi, Juma’t, (16/12/2022).
Komentar