Jazirah Indonesia – Tingkat kebutuhan konsumsi beras di Provinsi Maluku Utara (Malut) terbilang cukup besar bila dibanding produksi beras lokal.
Rata-rata, ketergantungan masyarakat Maluku Utara akan beras menurut data Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih cukup tinggi dengan skala 124,787 ton pertahun dengan devisit sekitar 68,351 ton pertahun jika dibanding dengan hasil pangan lokal seperti umbi-umbian dan jagung.
Agar kebutuhan beras dapat terpenuhi, Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 dan tahun 2023 ini, sedikitnya menetapkan lahan seluas 31.841 hektar untuk areal penanaman padi lokal di sejumlah daerah di Maluku Utara.
Lahan yang dibuka seluas itu, guna meningkatkan produksi padi lokal untuk mendukung ketahanan pangan lokal dengan target produksi padi sebanyak 91.026 ton GKG atau setara dengan 56.436 ton beras.
“Pada tahun 2024, kita bisa meningkatkan produksi 122.568 ton GKG atau setara dengan 75.992 ton beras atau 65-70 persen sudah bisa disediakan dari produksi lokal sesuai dengan target jangka panjang,” papar Staf Ahli Bidang Politik dan Pemerintahan Setda Provinsi Maluku Utara, Abuhari Hamzah mengutip sambutan Gubernur Abdul Ghani Kasuba di acara panen raya padi di Desa Margomulyo, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Rabu (22/2/2023).
Kata Abuhari, untuk mencapai target tersebut, sepanjang 2023 ini Pemprov Maluku Utara akan memfokuskan kegiatan peningkatan produksi padi dengan sasaran areal khusus tanaman padi seluas 32.000 hektar di tujuh (7) kabupaten seperti Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Halmahera Timur (Haltim), Halmahera Barat (Halbar), Halmahera Utara (Halut), ditambah Pulau Morotai, dan Halmahera Selatan (Halsel).
“Selain itu, perluasan areal tanaman pertanian yang terintegrasi dengan memprioritas benih varietas unggul genjah dengan produktivitas tinggi, program desa mandiri percontohan masing-masing daerah 100 hektar dan padi biofortifikasi 1.000 hektar. Begitu juga program perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya juga harus dilakukan,” paparnya.
Abuhari bilang, dengan skala dan target tersebut, pemerintah berkeyakinan bahwa kemandirian pangan lokal ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Maluku Utara akan datang.
Kendati demikian, lanjut Abuhari, pemerintah tidak mengesampingkan ketersediaan dan konsumsitas pangan lokal. Ini menurutnya pentinf dilakukan agar seimbang demi ketahanan pangan Maluku Utara.
“Mayoritas masyarakat kita di Maluku Utara masih merasa belum makan bila belum ketemu nasi. Saya pikir, pola pikir seperti ini harus segera kita ubah, agar ketergantungan terhadap beras semakin berkurang, mengingat makin besarnya tantangan dan kendala dalam peningkatan produksi padi/beras,” pungkasnya.
Komentar