Jazirah Indonesia – Kantor Wilayah (Kawil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara (Malut) mencatat, hingga 31 Januari 2023, realisasi pendapatan APBN di Maluku Utara tahun ini sebesar Rp 295,11 miliar atau 8,64 persen dari target. Sementara komponen belanja telah terealisasi sebesar Rp 1,214,36 triliun atau 7,20 persen dari pagu APBN Rp 16,84 triliun.
Dengan demikian, APBN tahun 2023 sampai dengan periode ini mengalami defisit sebesar Rp 919,25 miliar atau 6,85 persen dari pagu.
Adapun kinerja pendapatan wilayah Maluku Utara sampai dengan 31 Januari 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 119,99 miliar atau 68,52 persen (yoy). Kenaikan ini didominasi oleh peningkatan pajak penghasilan non migas sebesar Rp 125,20 miliar atau 140,87 persen (yoy).
Perwakilan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Achmad Syaiful Mujab menguraikan, dari sisi belanja APBN tahun 2023 khususnya di Kementerian/Lembaga sampai dengan Januari 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 12,8 miliar atau 9,43 persen (yoy). Kenaikan ini didukung oleh kenaikan belanja barang dan belanja pegawai masing-masing sebesar Rp 8,37 miliar atau 26,72 persen dan Rp 3,53 miliar atau 3,90 persen (yoy).
“Untuk komponen Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa atai TKDD sampai dengan Januari 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp 126,27 miliar atau 13,44 persen (yoy). Peningkatan ini didorong oleh kenaikan realisasi DBH sebesar Rp 376,92 miliar atau 337,24 persen (yoy),” paparnya, Senin (27/2/2023).
Dari sisi APBD regional Maluku Utara, lanjut Mujab, realisasi pendapatan daerah sampai dengan Januari 2023 adalah sebesar Rp 1.093,25 triliun atau 8,40 persen dari pagu, kemudian belanja daerah Rp 185,79 miliar atau 1,32 persen dari pagu, dan pembiayaan daerah sebesar Rp 98,65 miliar. Dengan demikian, maka akumulasi SILPA yang dihasilkan sebesar Rp 1,006,11 triliun.
Untuk realisasi komponen Pendapatan APBD Provinsi Maluku Utara sampai 31 Januari 2023 sebesar Rp 1.093,25 miliar didominasi oleh komponen dana transfer. Sedangkan, realisasi belanja APBD sebesar Rp 185,79 miliar didominasi oleh komponen belanja operasi. Sedangkan komponen TKDD telah disalurkan kepada Pemerintah Daerah di Regional Maluku Utara sebesar Rp 1.065,84 miliar.
“TKDD tersebut terdiri dari realisasi DBH sebesar Rp 376,92 miliar dan DAU sebesar Rp 688,91 miliar,” sebutnya.
Kemudian, dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai akhir Januari 2023, realisasinya masih di angka 1,24 persen dari target. Komponen pajak daerah dan retribusi daerah terealisasi sebesar 2,78 persen dan 0,24 persen dari target.
“Pada awal tahun anggaran 2023 ini, Pemda perlu melakukan evaluasi terhadap Capaian PAD pada sisi pajak dan retribusi daerah untuk menemukan penyebab tidak tercapainya PAD pada tahun-tahun sebelumnya serta solusi perbaikan untuk TA 2023,” ucapnya.
Untuk komponen belanja daerah kata Ahmad Saiful Mujab, kinerjanya masih juga perlu ditingkatkan karena baru menyentuh pada angka 1,32 persen dari pagu.
“Ini tentunya menjadi perhatian, sebab masih terjadi kecenderungan penyerapan yang menumpuk di akhir tahun anggaran, sehingga dapat mengganggu pelaksanaan program yang seharusnya mampu diselesaikan di awal atau pertengahan tahun,” tandasnya.
Komentar