oleh

Direktur Lespermata Desak Pemerintah Pusat Cabut Izin PT. Priven di Haltim

Jazirah Indonesia – Penolakan masyarakat Buli Halmahera Timur, Maluku Utara terhadap aktifitas perusahan Tambang PT. Priven Lestari mendapat dukungan banyak pihak.

Salah satunya datang dari Direktur Lembaga Study Masyarakat Tambang (Lespermata), Masgul Abdullah.

Masgul mengatakan, penolakan masyarakat Buli terhadap aktivitas PT. Priven sangat mendasar, karena mereka (warga Buli dan sekitarnya) merasa kehadiran perusahan ini mengancam keselamatan hidup mereka.

Hal ini karena lanjutnya, letak PT Priven berada di belakang enam Desa yang ada di Buli, dan diduga Izin Usaha Penambangan PT Priven sudah menerobos hutang lindung di Gunung Wato-wato.

“Saya mendukung  masyarakat di Buli untuk menolak PT. Priven karena mereka merasa terancam dengan kehadiran perusahaan ini, informasi yang kami terima, perusahan juga tidak melakukan sosialisasi Amdal dengan baik dan terkesan mengelabui masyarakat”, kata Masgul kepada media ini, Minggu (17/9/2023).

Salah satu  alasan mendasar masyarakat Buli menolak aktifitas perusahan ini kata Masgul, karena di Gunung Wato-wato terdapat hulu dari beberapa sungai yang hilirnya menjadi air yang dikonsumsi masyarakat di Buli dan sekitarnya.

“Air Baku yang dikonsumsi, belum lagi ancaman banjir kalau hujan, karena IUP PT. Priven ini di belakang perkampungan”, jelasnya.

Olehnya itu, Dia meminta Pemerintah Pusat untuk mencabut izin PT. Priven untuk menghindari konflik dan korban.

Dia juga meminta Gubernur dan DPRD Provinsi untuk mendesak pemerintah pusat agar mencabut izin perusahan tersebut.

“Melihat kuatnya penolakan masyarakat, maka Gubernur dan DPRD segera merespon hal ini, dan meminta pemerintah pusat untuk mencabut izin PT. Priven ini, jangan sampai terjadi konflik yang memakan korban”, pinta Masgul.

Khusus Halmahera Timur tambahnya,  sudah cukup investasi di bidang pertambangan, setelah adanya beberapa perusahan besar, seperti PT Antam Tbk dan PT IWIP.

“Posisi Buli itu sudah di kelilingi tambang, sehingga tidak ada alasan lagi pemerintah menerbitkan IUP disana. Sisakan sebagain hutan untuk ruang hidup masyarakat disana”, tutupnya.

banner 1200x500

Komentar