Jazirah Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan, Desk Pilkada yang dibentuknya dan dipimpin oleh Mendagri bakal didukung oleh 17 kementerian/lembaga.
Kementerian/lembaga yang mendukung Desk Pilkada ini disebutkan Budi diantaranya mencakup TNI, termasuk Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Polri, dan BIN.
“TNI, Polri, dan BIN semuanya mempunyai tugas untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam proses pilkada serentak yang akan datang,” kata Budi Gunawan, Senin (4/11/2024).
Desk Pilkada dijelaskannya, menjadi satu dari tujuh prioritas pemerintah dalam 100 hari pertama masa kerjanya karena pemerintah berupaya memastikan pilkada berjalan aman, lancar, jujur, dan adil (jurdil).
Sebagai penyedia fasilitas, Desk Pilkada dibuat untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, yang ditunjukkan dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
“Pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI untuk tahun 2025 pada angka 81,69 sampai dengan 85,23,” kata Budi Gunawan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjadwalkan pemungutan suara untuk Pilkada 2024 berlangsung serentak di 545 daerah pada 27 November 2024. Daerah-daerah itu mencakup 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dalam Indeks Kerawanan Pilkada 2024 menunjukkan sebanyak 21 daerah diyakini rawan, dengan rincian 15 daerah mempunyai tingkat kerawanan tinggi dan enam daerah lainnya dengan tingkat kerawanan sedang.
Sebanyak 15 daerah yang tingkat kerawanannya tinggi meliputi Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Di daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, jenis kerawanannya mencakup konflik di antara pasangan calon, bentrok antarpendukung fanatik, konflik elite politik, konflik di daerah basis sampai dengan konflik bersenjata yang terjadi di Papua.
Sementara itu, enam daerah dengan tingkat kerawanan sedang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.
