Jazirah Indonesia – Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan Abdurahman Arsyad melaksanakan reses masa sidang I tahun 2024/2025 di kelurahan Tosa, Tidore Timur, Jumat (13/12/2024).
Abdurahman yang menggelar reses di daerah pemilihan (dapil) I itu menyerap sejumlah aspirasi, mulai dari kebutuhan jalan hingga masalah minyak tanah.
Jelang akhir pertemuan, seorang warga bernama Wati menyinggung terkait penjualan minyak tanah salah satu pangkalan di kelurahan Tosa.
Penyampaian Wati tersebut lantas memancing reaksi para ibu-ibu rumah tangga lain yang juga hadir.
Pasalnya, di Maluku Utara, khususnya di Kota Tidore minyak tanah masih menjadi kebutuhan rumah tangga, yang dipakai untuk memasak.
“Kalau di tempat lain pangkalan minyak tanah buka sampai 3 hari, disini itu hanya 3 jam buka. Sebelumnya memang 3 hari (buka), terus turun lagi 2 hari,” ungkap Wati yang disahut setuju oleh ibu-ibu yang lain.
Ia mengungkapkan, waktu buka pangkalan yang begitu cepat ini membuat sejumlah warga tidak mendapat jatah minya tanah lantaran masih beraktifitas di luar.
“”Ketika minyak turun di saat pagi hari atau sore, ibu-ibu yang berjualan tersebut ketika balik dari pasar saat berjualan tidak bisa lagi mengambil jatah minyak tanah di pangkalan karena waktunya dibuka hanya 3 jam,” ucapnya.
Menanggapi itu, Abdurahman yang baru beberapa waktu lalu bertemu dengan pihak PT Pertamina lantas menjelaskan soal itu.
Menurutnya, banyak pangkalan yang sengaja tidak menjual seluruh stok minyak tanah kepada masyarakat, sehingga ada stok sisa yang dijual ke angkutan speedboat.
Praktik itu kata dia tidak dibenarkan oleh ketentuan yang mengatur tentang penyaluran minyak tanah bersubsidi.
“Kami akan sampaikan ini ke Disperindag (Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) untuk menindak tegas pangkalan yang menyimpang itu,” tegasnya.
Ia lantas menyampaikan ke masyarakat soal penjelasan PT Pertamina terkait minyak tanah subsidi.
“Direksi Pertamina bilang begini, minyak tanah subsidi di Indonesia ini bahan kandungannya sebenarnya untuk bahan bakar pesawat (aftur). Tapi karena kebutuhan jadi harus diproduksi minyak tanah,” jelasnya.
Pihaknya kata Abdurahman, meminta ketegasan kepada PT Pertamina untuk menindak tegas para oknum yang menjual minyak tanah subsidi ke angkutan laut.
Apalagi, lantaran menjual minyak tanah ke speedboat, masyarakat sendiri tidak mendapat jatah.
“Kami minta pihak Pertamina tegur distributor untuk menindak tegas pangkalan-pangkalan yang nakal,” tegasnya.
Selain soal minyak tanah, warga Tosa juga mengusulkan soal kebutuhan jalan yang disampaikan oleh seorang warga bernama Adam. Menurutnya, selama ini pemerintah belum membangun jalan lingkungan di kelurahan Tosa.
“Kami hanya punya 1 jalan yaitu jalan nasional ini. Kami harap pemerintah bisa bangun jalan pemukiman supaya pemukiman bisa di perluas,” kata Adam.
Selain jalan lingkungan, warga juga menyampaikan masalah jaringan seluler yang belum terjangkau secara merata.
Masalah lain yang juga diungkapkan warga yaitu soal pertanian. Dimana kondisi tanah di Tosa mengandung batu apung yang dibutuhkan perlakuan khusus ketika meningkatkan produksi pertanian.
Kesempatan itu warga juga menyampaikan usulan untuk membangun penahan tanah di sejumlah titik serta pemanfaatan potensi wisata pantai di Tosa.
“Masukan dan usulan bapak ibu ini akan saya tampung sebagai aspirasi,” pungkas Ketua Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan ini.
